PADANG PARIAMAN — Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Padang Pariaman, Hendra Aswara, melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap realisasi anggaran kegiatan di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Padang Pariaman, Jumat (23/10/2026). Kegiatan yang berlangsung di Markas Komando (Mako) Satpol PP di Lubuk Alung tersebut bertujuan memastikan pelaksanaan program dan penyerapan anggaran berjalan optimal sesuai target yang telah ditetapkan.

Kedatangan Sekda Hendra Aswara disambut langsung oleh Kepala Satpol PP Kabupaten Padang Pariaman, Rifki Monrizal, Sekretaris Dinas Heri Sugianto, serta jajaran personel Satpol PP.

Dalam pertemuan tersebut, Sekda Hendra Aswara menegaskan pentingnya percepatan realisasi anggaran, menyusul serapan APBD Kabupaten Padang Pariaman yang secara umum masih berada di bawah 60 persen. Ia mengingatkan seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya pengelola keuangan, agar segera mengeksekusi kegiatan yang telah direncanakan sekaligus mempercepat proses administrasi pencairan anggaran.

“Sehubungan dengan serapan APBD yang masih di bawah 60 persen, saya tekankan kepada seluruh pengelola keuangan agar segera mengeksekusi kegiatan dan mempercepat pencairan anggaran. Jangan sampai kegiatan yang sudah direncanakan justru terlambat direalisasikan,” tegas Hendra.

Ia juga mengingatkan bahwa realisasi anggaran merupakan salah satu aspek yang berkaitan dengan kinerja OPD. Karena itu, kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan maupun keterlambatan realisasi yang tidak memiliki alasan jelas perlu menjadi perhatian serius dan dapat dikaitkan dengan sanksi penundaan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Menurutnya, percepatan penyerapan anggaran harus tetap dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, tertib administrasi, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, anggaran yang telah dialokasikan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Selain mengevaluasi realisasi anggaran, Hendra juga memberikan motivasi kepada ASN di lingkungan Satpol PP agar terus meningkatkan kedisiplinan, etos kerja, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Ia menekankan bahwa optimalisasi kinerja tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga dari kualitas pelaksanaan kegiatan dan hasil yang dicapai.

“Disiplin dan etos kerja harus terus ditingkatkan. Setiap ASN harus memahami tanggung jawabnya dan memastikan program yang menjadi tugasnya berjalan dengan baik. Kita ingin setiap anggaran yang dibelanjakan benar-benar mendukung pencapaian target kinerja pemerintah daerah,” ujarnya.

Menanggapi arahan tersebut, Kepala Satpol PP Kabupaten Padang Pariaman, Rifki Monrizal, menyampaikan bahwa realisasi anggaran di instansinya telah mencapai sekitar 76 persen. Saat ini, sejumlah proses pencairan masih berjalan melalui pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM), sehingga realisasi diperkirakan dapat meningkat hingga sekitar 80 persen setelah proses tersebut terealisasi.

“Alhamdulillah, realisasi anggaran Satpol PP saat ini sudah berada di kisaran 76 persen. Sejumlah pengajuan SPM sedang berproses dan kami memperkirakan realisasi dapat mencapai sekitar 80 persen,” jelas Rifki.

Ia menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal pelaksanaan kegiatan dan proses administrasi keuangan agar berjalan sesuai ketentuan serta target yang telah ditetapkan.

Melalui monitoring dan evaluasi ini, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berharap seluruh OPD dapat meningkatkan percepatan realisasi anggaran, memperkuat kedisiplinan aparatur, serta memastikan pelaksanaan program berjalan efektif, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk menjaga kualitas tata kelola keuangan sekaligus memastikan APBD memberikan dampak optimal bagi pelayanan publik dan pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman. (Satpol PP Damkar)