Kabar Gembira! Jembatan Anduriang Rp47 Miliar, Jembatan Sikabu Rp47,5 Miliar dan Normalisasi Sungai Rp218 Miliar Segera Direalisasikan

PADANG PARIAMAN - Kabar baik bagi masyarakat Nagari Anduriang, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam. Pemerintah Pusat memastikan pembangunan kembali Jembatan Anduriang yang roboh akibat banjir bandang dan bencana hidrometeorologi pada November 2025 telah masuk dalam pagu indikatif APBN dengan estimasi anggaran mencapai Rp47 miliar.

Kepastian itu disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade saat meninjau langsung lokasi Jembatan Anduriang, Jumat siang (21/8/2026). Kunjungan tersebut turut dihadiri Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Endarmy, jajaran Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat, serta jajaran Ditjen Cipta Karya.

Kedatangan rombongan disambut Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis, sejumlah kepala OPD, serta masyarakat Nagari Anduriang.

Di hadapan masyarakat, Andre menyampaikan bahwa proses lelang pembangunan Jembatan Anduriang ditargetkan dapat dilaksanakan pada Januari 2027, kemudian pekerjaan fisik dimulai pada Februari 2027.

“Pemerintah Pusat, Pemerintah Presiden Prabowo sudah menyiapkan anggaran untuk Jembatan Anduriang ini sebesar Rp47 miliar. Insyaallah Januari 2027 akan segera dilelang dan insyaallah akhir Februari 2027 pembangunan jembatannya dilaksanakan,” ujar Andre.

Andre menjelaskan, Jembatan Anduriang nantinya akan dibangun dengan panjang sekitar 140 meter menggunakan konstruksi jembatan rangka dengan dua bentang, masing-masing sepanjang 70 meter. Pembangunan tersebut diharapkan menjadi solusi permanen untuk memulihkan akses masyarakat sekaligus meningkatkan ketahanan infrastruktur terhadap ancaman banjir di kawasan tersebut.

Menurut Andre, kepastian pembangunan tersebut merupakan kabar gembira bagi masyarakat Anduriang sekaligus bukti bahwa pemerintah pusat memberi perhatian terhadap pemulihan infrastruktur di daerah yang terdampak bencana.

Jembatan Sikabu Juga Segera Dibangun

Selain Jembatan Anduriang, Andre juga membawa kabar baik terkait pembangunan Jembatan Sikabu atau Jembatan Kayu Gadang di Nagari Sikabu, Kecamatan Lubuk Alung.

Jembatan tersebut telah masuk dalam paket Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD) Tahun 2026, dengan nilai anggaran sekitar Rp47,5 miliar. Pekerjaan pembangunan ditargetkan mulai pada Oktober atau November 2026.

“Jembatan Sikabu yang diperjuangkan oleh Pak Bupati juga sudah dimasukkan dalam Inpres Jalan Daerah tahun 2026. Insyaallah tahun 2026 ini, mungkin Oktober atau November, sudah bisa dikerjakan pembangunannya,” kata Andre.

Jembatan Kayu Gadang Sikabu sebelumnya mengalami kerusakan parah akibat banjir pada November 2017. Jembatan kemudian dibangun permanen menggunakan dana BNPB dan diresmikan pada Agustus 2021. Namun, jembatan tersebut kembali ambruk diterjang banjir deras pada Minggu malam, 7 Mei 2023.

Karena itu, pembangunan kembali Jembatan Sikabu diharapkan menjadi solusi permanen bagi akses masyarakat sekaligus mampu memberikan konektivitas yang lebih aman dan andal dalam menghadapi ancaman bencana di masa mendatang.

Normalisasi Batang Anai Rp218 Miliar

Tak hanya pembangunan jembatan, pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera V juga menyiapkan program normalisasi Sungai Batang Anai, khususnya di kawasan Nagari Anduriang.

Program normalisasi tersebut memiliki nilai anggaran sekitar Rp218 miliar dan ditargetkan mulai dikerjakan pada November 2026.

Andre menyebut pembangunan infrastruktur jembatan dan normalisasi sungai tersebut merupakan hasil sinergi pemerintah pusat dan daerah, termasuk perjuangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam memenuhi berbagai persyaratan administrasi maupun teknis.

“Ini kabar baik yang diinformasikan atas perjuangan kita semua, terutama Pak Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis yang sudah bekerja keras memperjuangkan dan memenuhi seluruh syarat administrasi dan teknis, sehingga anggaran ini bisa diturunkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian PU,” ujarnya.

Bagian dari Komitmen Pemulihan Sumatera Barat

Andre menegaskan, berbagai program tersebut merupakan bagian dari komitmen Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera Barat.

Pemerintah pusat, kata dia, telah menyiapkan anggaran sekitar Rp19 triliun untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera Barat yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap mulai 2025 hingga 2028.

“Sekali lagi, inilah bentuk komitmen Presiden Prabowo yang sudah menyiapkan anggaran Rp19 triliun untuk dana rehabilitasi dan rekonstruksi di Sumatera Barat. Dana rehab rekon ini akan dicairkan secara bertahap dari 2025 sampai 2028,” katanya.

Menurut Andre, dukungan anggaran tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah pusat membangun kembali infrastruktur Sumatera Barat, termasuk Kabupaten Padang Pariaman yang menjadi salah satu wilayah terdampak bencana.

Bupati: Harus Kokoh dan Tahan Banjir

Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis menyambut baik kepastian dukungan anggaran pemerintah pusat untuk pembangunan kedua jembatan tersebut.

Ia berharap anggaran Rp47 miliar untuk Jembatan Anduriang dapat menghasilkan infrastruktur yang kuat, kokoh, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Harapan kita, dengan anggaran yang cukup tinggi Rp47 miliar, tentu insyaallah akan dibangun jembatan yang kokoh dan sesuai dengan keinginan masyarakat,” ujar John Kenedy.

Khusus untuk Jembatan Sikabu, Bupati menekankan pentingnya pembangunan yang memperhatikan aspek ketahanan terhadap bencana. Pasalnya, jembatan tersebut telah dua kali roboh akibat banjir.

“Jembatan Sikabu itu sudah dua kali roboh. Mudah-mudahan pembangunan yang ketiga kali ini jembatan itu betul-betul kuat, kokoh, bertahan lama, dan bisa bertahan kalau terjadi banjir lagi. Begitu juga Jembatan Anduriang,” katanya.

Dengan kepastian pembangunan Jembatan Anduriang dan Jembatan Sikabu serta program normalisasi Batang Anai, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berharap konektivitas masyarakat segera kembali pulih dan ketahanan infrastruktur terhadap bencana semakin kuat.

Sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR, kementerian/lembaga, dan masyarakat diharapkan mampu memastikan seluruh program tersebut berjalan tepat waktu dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Padang Pariaman. (Kominfo)