Berita Daerah

Dorong Pembangunan Rendah Karbon, Bupati JKA Fokus pada Pengelolaan Sampah dan Pelestarian Hutan

13-10-2026
23 kali dilihat
Share:
Image Carousel

JAKARTA — Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memperkuat komitmen mendorong pembangunan rendah karbon melalui penguatan pengendalian emisi gas rumah kaca, terutama pada sektor persampahan dan kehutanan. Upaya ini menjadi bagian dari strategi pembangunan daerah yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim.

Komitmen tersebut disampaikan Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis (JKA), usai mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan Pembangunan Rendah Karbon Berketahanan Iklim Tahun 2026, yang diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (13/10/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Bupati JKA didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Hendra Aswara, serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DLHPKPP), Andri Satria Masri.

Bimtek ini menjadi wadah peningkatan kapasitas kepala daerah dalam memahami kebijakan Nilai Ekonomi Karbon sekaligus memperkuat penerapan pembangunan yang rendah emisi dan berketahanan iklim. Kebijakan tersebut juga berkaitan dengan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional.

Dalam arahannya, Menteri Lingkungan Hidup, Mohammad Jumhur Hidayat, menekankan pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat pengendalian emisi gas rumah kaca. Kolaborasi tersebut diperlukan agar kebijakan pembangunan rendah karbon dapat diterapkan secara terarah, efektif, dan berkelanjutan.

Menanggapi hal itu, Bupati JKA menegaskan bahwa pembangunan daerah perlu berjalan seiring dengan upaya menjaga kualitas lingkungan. Menurutnya, pemahaman yang diperoleh melalui kegiatan tersebut menjadi bekal bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kebijakan dan program yang sesuai dengan potensi serta karakteristik wilayah Padang Pariaman.

“Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berkomitmen mendukung pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan dan ketahanan terhadap perubahan iklim. Kami berharap pemahaman yang diperoleh melalui kegiatan ini dapat menjadi bekal untuk memperkuat kebijakan pembangunan daerah yang rendah karbon dan berkelanjutan,” ujar JKA.

Ia menjelaskan, salah satu fokus yang perlu diperkuat adalah tata kelola sektor persampahan dan kehutanan. Kedua sektor tersebut memiliki peran penting dalam upaya pengendalian emisi gas rumah kaca, sekaligus membuka peluang pengembangan kegiatan lingkungan yang berpotensi mendukung penerapan nilai ekonomi karbon sesuai ketentuan yang berlaku.

JKA juga menegaskan bahwa perhatian terhadap kelestarian lingkungan bukanlah hal baru bagi Padang Pariaman. Berbagai upaya penghijauan dan penanaman pada lahan kritis, termasuk di kawasan mangrove maupun di luar kawasan mangrove, telah menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas lingkungan daerah.

“Padang Pariaman sudah lama memperhatikan lingkungan dan meningkatkan kualitas lingkungan, seperti melakukan penghijauan atau penanaman lahan kritis, baik di kawasan mangrove maupun di luar kawasan mangrove,” tambahnya.

Ke depan, Pemkab Padang Pariaman akan terus mendorong sinergi lintas sektor agar upaya pelestarian lingkungan dapat terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah. Penguatan pengelolaan sampah, perlindungan kawasan hutan dan mangrove, serta penghijauan menjadi bagian penting dalam membangun daerah yang lebih berkelanjutan.

Melalui penguatan kebijakan dan kolaborasi dengan pemerintah pusat serta para pemangku kepentingan, Padang Pariaman diharapkan semakin siap mendukung penurunan emisi gas rumah kaca sekaligus mengoptimalkan potensi lingkungan secara bertanggung jawab bagi kesejahteraan masyarakat. (Kominfo)