Bupati: Apresiasi yang tinggi kepada DPRD terkait pembahasan anggaran maupun Pembangunan

Bupati Ali Mukhni dan Wabup Suhatri Bur beserta Ketua DPRD Padang pariaman Faisal Arifin beserta Anggota DPRD di Aula DPRD, Pariaman                                                                                      

Bupati Ali Mukhni mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada DPRD Kabupaten Padang Pariaman atas atensi dan apresiasi yang tinggi terkait pembahasan anggaran maupun pembangunan. Buktinya, dalam waktu satu hari, dilaksanakan tiga agenda Rapat paripurna yang dihadiri Pimpinan dan Anggota DPRD di Aula DPRD. 

Adapun tiga Rapat Paripurna itu yaitu Pertama, Rapat Paripurna Pendapat Akhir Fraksi Terhadap Pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) 2016 dan Prioritas Plafon Anggaran Semnetara Perubahan (PPASP) Tahun 2016. Kedua, Rapat Paripurna Nota Penjelasan Bupati Padang Pariaman tentang Ranperda APBD Perubahan Tahun 2016. Ketiga,  Rapat Paripurna Nota Penjelasan Bupati Padang Pariaman tentang Ranperda Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kab. Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum PDAM.

“Kita apresiasi lembaga legislatif Padang Pariaman yang terhormat atas percepatan pembahasan terkait APBD Perubahan 2016 dan PDAM. Ini bukti bahwa Pemerintah dan DPRD bersinergi dalam membangun daerah untuk kesejahteraan masyarakat” kata Bupati Ali Mukhni usai menandatangani kesepakatan bersama Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 di Aula DPRD, Pariaman. 

Orang nomor satu di Padang Pariaman itu juga menyampaikan tiga agenda yang perlu dilakukan secara intensif ke depan yaitu Penyelesaian Ranperda APBDP tahun 2016, Penyusunan, Pembahasan dan Kesepakatan terhadap KUA-PPAS Tahun 2017 dan Ranperda APBD Tahun 2017.

“Kita berharap ketiga dokumen ini diharapkan dapat kita selesaikan tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku” kata Peraih Opini WTP Murni dari BPK itu. 

Pada kesempatan itu Bupati Ali Mukhni menjelaskan seiring geliat pembangunan dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, berpengaruh signifikan terhadap penurunan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Padang Pariaman. Dari total penduduk Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015 sebanyak 458.746 jiwa, terdapat lebih kurang 34.020 jiwa penduduk atau 8,43 persen dari total penduduk kabupaten padang pariaman yang masih berada di garis kemiskinan. Hal ini memang berkurang 0,48 persen jika dibandingkan dengan tahun 2014 yang berjumlah 36.800 jiwa atau sebesar 8,91 persen. 

Ditegaskannya bahwa lima tahun ke depan diperlukan kebijakan yang perlu ditempuh untuk mengurangi jumlah penduduk miskin adalah pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan yang merupakan syarat keharusan melalui peningkatan di sektor pendidikan disamping mempercepat industrialisasi pertanian/perdesaan, akumulasi modal manusia, pengendalian inflasi untuk mempertahankan daya beli masyarakat, serta pengendalian secara efektif terhadap pertumbuhan penduduk terutama masyakarat miskin itu sendiri. 

“Alhamdulillah, berkat dukungan DPRD dan masyarakat, kita bertekad menjadi Kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sumbar” kata Bupati yang didampingi Wakil Bupati Suhatri Bur dan Sekda Jonpriadi. 

Ali Mukhni juga menekankan kepada SKPD agar tidak meninggalkan daerah selama pembahasan APBD Perubahan 2016 dan rapat-rapat di DPRD. Apabila tidak terlalu urgen bisa menugaskan pejabat eselon III di lingkungan kerjanya. 

“Saya sudah sampaikan kepada Sekda, untuk tidak mengizinkan Kepala SKPD keluar daerah, kecuali undangan yang sifatnya tidak bisa diwakilkan” kata Alumni Harvard Kennedy School di Amerika Serikat itu. 

Sementara Ketua DPRD Faisal Arifin Rangkayo Majobasa mengatakan agar SKPD menjalankan bekerja keras dan serius agar program dan kegiatan yang telah dianggarkan bisa terserap seratus persen. Apalagi SKPD yang bersentuahn dengan masyarakat tentunya harus memiliki perencanaan matang dalam pengelolaan anggaran. 

“Sekarang sudah akhir Oktober, artinya, kurang 60 hari lagi dana harus terserap hingga akhir tahun 2016. Jadi harus fokus” kata Politisi Partai Golkar.(tim)