PADANG PARIAMAN – Komisi I DPRD Kabupaten Padang Pariaman menyatakan dukungan terhadap usulan anggaran Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP Damkar) dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2027. Salah satu kebutuhan prioritas yang mendapat perhatian adalah pengadaan satu unit mobil pemadam kebakaran (Damkar), disertai dukungan terhadap sejumlah kegiatan lainnya untuk memperkuat penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta pelayanan penyelamatan.

Dukungan tersebut disampaikan dalam rapat Komisi I DPRD bersama organisasi perangkat daerah (OPD) mitra kerja, Sabtu (14/11/2026), bertempat di Ruang Rapat Komisi I DPRD Kabupaten Padang Pariaman di Pariaman.

Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi I, Yuliasman, didampingi Wakil Ketua Hasanuddin, S.Pd., MM, serta Sekretaris Edrizal, A.Md. Turut hadir anggota Komisi I, Erman Sudin, S.Pd., Rudi Hartono Caniago, Rahmad Mahmuda, Indra Jaya, dan Zaldi.

Ketua Komisi I DPRD Padang Pariaman, Yuliasman, menegaskan bahwa Satpol PP Damkar merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki tugas strategis karena bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam menjaga keamanan, ketenteraman, ketertiban umum, serta memberikan pelayanan penanganan dan penyelamatan saat terjadi musibah kebakaran maupun kondisi kedaruratan lainnya.

Menurutnya, tugas dan tanggung jawab tersebut membutuhkan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, terutama armada pemadam kebakaran agar respons pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara cepat dan optimal.

"Satpol PP Damkar merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas dan tanggung jawab langsung dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat, sekaligus memberikan pelayanan penyelamatan ketika terjadi musibah kebakaran. Karena itu, dukungan pemerintah daerah, khususnya DPRD, sangat diperlukan agar pelaksanaan tugas di lapangan dapat berjalan maksimal," ungkap Yuliasman.

Ia juga menyoroti tingginya kejadian kebakaran dan berbagai operasi penyelamatan di Kabupaten Padang Pariaman. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi alasan penting perlunya penguatan kapasitas pelayanan Damkar, termasuk rencana penambahan satu unit posko di wilayah Kayu Tanam serta pengadaan minimal satu unit mobil pemadam kebakaran untuk mendukung jangkauan dan kecepatan penanganan kejadian.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Damkar Padang Pariaman menyampaikan bahwa kebutuhan penguatan armada dan sarana pelayanan tersebut sejalan dengan tingginya intensitas kejadian yang ditangani petugas di lapangan.

Berdasarkan data penanganan selama Januari hingga Oktober 2026, Damkar Padang Pariaman telah menangani sebanyak 295 kasus kebakaran dan operasi penyelamatan, terdiri dari 107 kejadian kebakaran dan 188 kasus penyelamatan non-kebakaran.

Dari 107 kejadian kebakaran, kasus kebakaran rumah menjadi yang terbanyak dengan 44 kejadian. Selanjutnya kebakaran kendaraan bermotor sebanyak 12 kasus, kebakaran hutan dan lahan 9 kasus, kebakaran bangunan lainnya 8 kasus, serta kebakaran pohon kelapa sebanyak 7 kasus.

Sementara pada operasi penyelamatan non-kebakaran, petugas menangani 77 kasus evakuasi ular, 66 kasus evakuasi tawon, 18 kasus evakuasi cincin, dan 5 kasus penanganan biawak.

Data tersebut memperlihatkan bahwa tugas Damkar tidak hanya terbatas pada pemadaman kebakaran, tetapi juga mencakup berbagai bentuk pelayanan penyelamatan yang dibutuhkan masyarakat. Petugas dituntut selalu siap siaga dengan dukungan personel, peralatan, dan armada yang memadai.

Dengan tingginya angka kejadian tersebut, penambahan armada dan penguatan posko pelayanan menjadi kebutuhan penting untuk memperluas jangkauan pelayanan, mempercepat waktu respons, serta meminimalkan risiko kerugian dan dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran maupun kejadian kedaruratan lainnya.

Dukungan Komisi I DPRD dalam pembahasan RAPBD 2027 ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat kapasitas Satpol PP Damkar Padang Pariaman. Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi faktor penting agar kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, khususnya dalam bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan penyelamatan, dapat terus ditingkatkan.

Penguatan Satpol PP Damkar bukan semata-mata tentang penambahan sarana dan prasarana, tetapi merupakan investasi pemerintah daerah dalam memberikan rasa aman, perlindungan, dan keselamatan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.(Humas SatpolPPDamkar)