Batang Anai, 10 November 2026 – Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman bersama Pemerintah Provinsi Sumatra Barat membahas penyusunan Rencana Aksi Daerah-Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB) sebagai upaya memperkuat tata kelola perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, meningkatkan perlindungan terhadap petani, serta memastikan pengelolaan dana bagi hasil (DBH) sawit berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, di Hotel Buana Lestari, Selasa (10/11/2026).

Rapat RAD-KSB diselenggarakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Distan KP) Kabupaten Padang Pariaman dihadiri oleh Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DLHPKPP), Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM (DisdagnakerkopUKM), Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah (Bapelitbangda), Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Padang Pariaman (BPKD), dan OPD lainnya di lingkungan Pemerintah. Rapat dipimpin langsung oleh Plt. Kepala Distan KP, Irawati Febriani.

Rapat menghadirkan staf Bidang Perkebunan Tahunan dan Penyegar Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatra Barat, Dwi Purwanto, S.P., M.P.A., sebagai narasumber menjelaskan bahwa penyusunan RAD-KSB merupakan bagian penting dalam pemenuhan ketentuan pengelolaan DBH Sawit sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 10 Tahun 2026. Dokumen tersebut menjadi instrumen bagi pemerintah daerah dalam menyelaraskan kebijakan dan program pembangunan perkebunan kelapa sawit dengan Rencana Aksi Nasional-Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB).

Menurutnya, pemerintah daerah perlu memastikan tersusunnya dokumen RAD-KSB agar tidak kehilangan sebagian alokasi DBH Sawit yang berkaitan dengan faktor kinerja daerah.

"Apabila daerah produsen tidak dapat menghadirkan RAD-KSB, maka alokasi DBH yang diterima maksimal hanya 95 persen karena terdapat pengurangan pada faktor alokasi kinerja sebesar 5 persen," jelas Dwi.

Ia menambahkan, RAD-KSB mencakup lima komponen utama, 28 program, 92 kegiatan, dan 108 keluaran. Pelaksanaannya membutuhkan koordinasi lintas perangkat daerah melalui tim daerah yang diketuai Sekretaris Daerah (Sekda), dengan pengesahan dokumen melalui instrumen peraturan kepala daerah sesuai kewenangannya.

DBH Sawit Berpotensi Mendukung Jaminan Sosial Petani

Dalam sesi diskusi, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM (DisdagnakerkopUKM) Kabupaten Padang Pariaman, Nasmi Panala, mengangkat persoalan perlindungan jaminan sosial bagi petani kelapa sawit swadaya. Ia mempertanyakan kemungkinan pemanfaatan DBH Sawit untuk membantu pembiayaan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi petani.

Menanggapi hal tersebut, Dwi menjelaskan bahwa pemanfaatan DBH Sawit untuk sektor ketenagakerjaan, termasuk perlindungan jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan, dimungkinkan sepanjang memenuhi ketentuan penggunaan dana.

"Alokasi untuk BPJS Ketenagakerjaan dari dana DBH Sawit sangat dimungkinkan dan sudah diterapkan di beberapa daerah. Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah kepemilikan Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya (STDB) sebagai dasar pendataan dan legalitas usaha perkebunan rakyat yang diterbitkan pemerintah kabupaten," jelasnya.

Pembahasan ini menjadi penting mengingat perlindungan petani tidak hanya berkaitan dengan peningkatan produktivitas dan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga memberikan kepastian perlindungan sosial bagi masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor perkebunan kelapa sawit.

DLHPKPP Tekankan Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DLHPKPP) Kabupaten Padang Pariaman, Andri Satria Masri, menegaskan bahwa pengembangan perkebunan dan industri kelapa sawit harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Ia menyampaikan bahwa DLHPKPP telah melakukan pemeriksaan terhadap aktivitas operasional satu pabrik kelapa sawit di wilayah Kecamatan Lubuak Aluang. Berdasarkan hasil pemeriksaan, perusahaan tersebut telah dikenai tindakan sanksi administratif terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan pengelolaan lingkungan hidup.

"Kami telah melakukan pemeriksaan dan memberikan teguran administratif kepada pabrik pengolahan sawit tersebut karena ditemukan persoalan dalam pemenuhan kewajiban pengelolaan lingkungan. Perusahaan harus segera menindaklanjuti kewajiban tersebut. Apabila tidak dilaksanakan, penegakan hukum dapat ditingkatkan sesuai ketentuan, termasuk kemungkinan penerapan sanksi penghentian sementara kegiatan usaha," tegas Andri.

Ia menambahkan, pengawasan terhadap aktivitas industri kelapa sawit tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan dokumen perizinan, tetapi juga harus memastikan pelaksanaan kewajiban lingkungan benar-benar dilakukan di lapangan.

Hal tersebut sejalan dengan adanya keluhan masyarakat terkait pencemaran yang diakibatkan limbah air dan asap pembakaran yang mencemari lingkungan di kawasan Kecamatan Lubuak Aluang. Persoalan tersebut juga menjadi perhatian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman.

Kondisi ini menunjukkan pentingnya koordinasi antara perangkat daerah dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas perusahaan, mulai dari pemenuhan perizinan berusaha, pengelolaan limbah, hingga dampak kegiatan operasional terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.

Andri tidak menampik bahwa budidaya dan pabrikasi olahan sawit dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan petani serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, namun dia menekankan agar setiap bidang usaha memperhatikan kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup.

Sinergi Perangkat Daerah untuk Perkebunan Berkelanjutan

Menanggapi Andri, Dwi menjelaskan bahwa dia juga menekankan pentingnya keterlibatan perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup dalam struktur tim penyusunan RAD-KSB.

Keterlibatan tersebut diperlukan agar aspek perlindungan lingkungan menjadi bagian integral dari kebijakan pembangunan perkebunan kelapa sawit, termasuk dalam pengawasan pengelolaan limbah, pemenuhan persetujuan lingkungan (SPPL), serta mandatory penerapan standar perkebunan berkelanjutan melalui sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) bagi seluruh kebun rakyat dan swasta.

Berdasarkan data yang disampaikan dalam forum, luas perkebunan kelapa sawit di Sumatra Barat mencapai sekitar 444.000 hektare, dengan 57,76 persen di antaranya merupakan perkebunan rakyat. Besarnya proporsi perkebunan rakyat tersebut membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah, terutama dalam pendataan, pembinaan, peningkatan legalitas usaha, dan fasilitasi sertifikasi.

Sementara, luas areal tanaman sawit di Padang Pariaman tercatat 1.190 hektare atau 0,27 persen dari luas perkebunan sawit si Sumatra Barat.

Melalui penyusunan RAD-KSB, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman diharapkan dapat memperkuat sinergi lintas perangkat daerah dalam mewujudkan tata kelola perkebunan kelapa sawit yang tidak hanya memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan petani, tetapi juga tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Dengan demikian, pembangunan sektor perkebunan kelapa sawit harus mampu menghadirkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, perlindungan sosial masyarakat, kepastian hukum, dan keberlanjutan lingkungan.