Berita Daerah

Sekda Hendra Aswara: Suara Anak Harus Diwujudkan dalam Kebijakan Pemulihan Pascabencana

19-11-2026
59 kali dilihat
Share:
Image Carousel

Padang Pariaman-- Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menegaskan komitmennya untuk memastikan pemenuhan hak dan perlindungan anak menjadi bagian penting dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Suara serta rekomendasi anak harus menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan program pemulihan, sehingga kebutuhan anak benar-benar terakomodasi.

Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Hendra Aswara, saat membuka kegiatan Diseminasi Hasil Konsultasi dan Rekomendasi Anak serta Bimbingan Teknis Pemerintah Daerah dalam Program Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRRP) Sumatera Barat, Pada Kamis di Aula Bapelittbangda (19/11/2026).

Kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Padang Pariaman ini merupakan kolaborasi bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), khususnya Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, DP3AKB Provinsi Sumatera Barat, serta Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI). Kegiatan tersebut menjadi wadah untuk menyampaikan hasil konsultasi anak sekaligus memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam mengintegrasikan perspektif dan kebutuhan anak ke dalam program pemulihan pascabencana.

Dalam sambutannya, Sekda menyampaikan bahwa bencana hidrometeorologi yang melanda Sumatera Barat pada tahun 2025 tidak hanya berdampak terhadap kerusakan rumah dan infrastruktur, tetapi juga memengaruhi kehidupan anak-anak, mulai dari terganggunya pendidikan, hilangnya ruang bermain, hingga munculnya rasa cemas dan ketidakamanan.

“Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan kembali infrastruktur yang rusak. Kita juga harus membangun kembali kehidupan sosial masyarakat serta memastikan hak-hak perempuan dan anak terpenuhi dalam setiap tahapan pemulihan,” tegasnya.

Menurutnya, pembangunan daerah tidak hanya diukur dari kemajuan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana pemerintah mampu menjamin anak-anak tumbuh sehat, memperoleh pendidikan, terlindungi, serta mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya.

Ia menekankan bahwa anak bukan sekadar penerima manfaat pembangunan, melainkan bagian penting yang harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan Konvensi Hak Anak Pasal 12, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan Menteri PPPA Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Partisipasi Anak melalui Forum Anak.

“Anak-anak di Huntara Talao Mundam dan Asam Pulau merupakan pihak yang paling merasakan langsung dampak bencana. Mereka mengetahui apa yang mereka butuhkan. Karena itu, kita harus memberikan ruang bagi mereka untuk menyampaikan aspirasi. Suara dan rekomendasi anak tidak boleh berhenti sebagai laporan kegiatan, tetapi harus menjadi masukan nyata dalam penyusunan Rencana Aksi PRRP,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sekda meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar menindaklanjuti rekomendasi anak melalui kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Forum Anak juga harus dilibatkan secara bermakna mulai dari proses asesmen, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program.

Selain itu, ia menekankan pentingnya memastikan pemulihan di hunian sementara (huntara) maupun hunian tetap (huntap) memperhatikan kebutuhan spesifik anak, seperti keberlanjutan pendidikan, pelayanan kesehatan, dukungan psikososial, perlindungan dari kekerasan, pemenuhan identitas hukum berupa akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA), serta penyediaan ruang bermain yang aman.

Secara khusus, Sekda juga meminta Bappeda Kabupaten Padang Pariaman mengawal seluruh komitmen dan rekomendasi yang dihasilkan dalam kegiatan tersebut agar terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

“Kita ingin apa yang disampaikan dan disepakati hari ini benar-benar memiliki tindak lanjut. Jangan sampai hanya menjadi catatan dalam forum, tetapi harus diwujudkan dalam program dan kegiatan pemerintah daerah pada tahun berikutnya,” tambahnya.

Kepada anak-anak yang tergabung dalam Forum Anak, Sekda berpesan agar tidak ragu menyampaikan aspirasi dan terus berperan sebagai Pelopor dan Pelapor dalam upaya pemenuhan hak serta perlindungan anak, baik di lingkungan huntara maupun nagari.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berharap terbangun sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, organisasi masyarakat, dan Forum Anak dalam mewujudkan pemulihan pascabencana yang inklusif dan berperspektif anak.

Dengan demikian, pelaksanaan PRRP Sumatera Barat tidak  hanya memulihkan kondisi fisik wilayah terdampak, tetapi juga memastikan anak-anak dapat kembali menjalani kehidupan secara aman, nyaman, memperoleh hak-haknya, dan tumbuh menjadi generasi yang berkualitas demi terwujudnya Padang Pariaman Maju dan Sejahtera.