Pemkab Padang Pariaman Percepat Pemulihan Lahan Pascabencana, Target Tuntas Dua Minggu

PADANG PARIAMAN — Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pemulihan lahan pertanian pascabencana hidrometeorologi melalui program Optimasi Lahan (Oplah) dan Rehabilitasi Lahan Sawah yang didukung Kementerian Pertanian RI.

Bupati Padang Pariaman melalui Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah, Hendra Aswara, menyampaikan bahwa kehadiran Menteri Pertanian menjadi dorongan besar bagi percepatan pemulihan sektor pertanian di daerah.

“Ini menjadi angin segar sekaligus berkah bagi Padang Pariaman. Dengan komitmen yang kuat, kita menargetkan penyelesaian program ini dalam waktu satu bulan, bahkan diupayakan bisa dipercepat menjadi dua minggu agar manfaatnya segera dirasakan petani,” ujar Hendra.

Ia menegaskan, Bupati John Kenedy Azis (JKA) berkomitmen penuh mengawal seluruh proses penyaluran bantuan hingga tuntas, guna memastikan program berjalan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Dalam upaya pemulihan tersebut, Kementerian Pertanian menyalurkan bantuan untuk lahan rusak ringan melalui program Optimasi Lahan (Oplah), serta untuk lahan rusak sedang melalui program Rehabilitasi Lahan Sawah.

Untuk program Oplah Bencana, dialokasikan anggaran sebesar Rp2,45 miliar yang mencakup 446 hektare lahan, dengan rincian Rp5,5 juta per hektare. Bantuan ini meliputi perbaikan kondisi lahan, rehabilitasi jaringan irigasi, serta biaya pengolahan lahan.

Hingga 15 April 2026, progres fisik kegiatan telah mencapai 70 persen atau setara 324 hektare, dengan realisasi keuangan sebesar Rp1,64 miliar.

Sementara itu, program Rehabilitasi Lahan Sawah untuk kategori rusak sedang juga mulai berjalan. Kabupaten Padang Pariaman memperoleh tambahan alokasi seluas 198 hektare melalui revisi DIPA pada 19 Februari 2026, dengan total anggaran sebesar Rp2,85 miliar.

Penyaluran dana tahap awal telah dilakukan sejak 8 April 2026 langsung ke rekening kelompok tani, dengan total realisasi mencapai Rp1,98 miliar yang menjangkau 17 kelompok tani. Untuk menjamin kualitas pelaksanaan, kontrak dengan konsultan pengawas telah dimulai sejak 15 April 2026.

Seluruh program ini dilaksanakan melalui skema dana APBN dengan pola Tugas Pembantuan. Dana disalurkan langsung dari Kas Negara ke rekening kelompok tani melalui mekanisme SP2D, sementara pelaksanaan kegiatan di lapangan dilakukan secara swakelola oleh kelompok tani.

Pendekatan ini dinilai mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta memastikan bantuan tepat sasaran.

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menegaskan akan terus mengawal percepatan program ini agar seluruh lahan terdampak dapat segera kembali produktif sesuai target yang telah ditetapkan.

Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan produksi pangan, memperkuat ketahanan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Padang Pariaman.(Kominfo)