PADANG PARIAMAN – Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mengajukan delapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk dimasukkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027. Usulan tersebut mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari ketenteraman dan ketertiban umum, pelayanan air bersih, perumahan dan permukiman, pariwisata, pemerintahan nagari, penataan ruang, hingga penguatan ekonomi daerah.
Delapan Ranperda tersebut disampaikan melalui Nota Penjelasan Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Hendra Aswara, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Rabu (18/11/2026).
Rapat paripurna yang berlangsung di ruang sidang DPRD Kabupaten Padang Pariaman itu dibuka langsung oleh Ketua DPRD, Aprinaldi, dan dihadiri unsur pimpinan serta anggota DPRD, Forkopimda, jajaran pemerintah daerah, dan undangan lainnya.
Dalam nota penjelasannya, Bupati John Kenedy Azis menyampaikan bahwa penyusunan Propemperda merupakan bagian penting dari upaya menghadirkan produk hukum daerah yang terencana, terpadu, dan sistematis serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Propemperda juga menjadi instrumen untuk memastikan setiap regulasi yang dibentuk memiliki arah dan tujuan yang jelas, tidak tumpang tindih, serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Delapan Ranperda untuk Menjawab Kebutuhan Daerah
Dari delapan Ranperda yang diusulkan, Ranperda tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum menjadi salah satu regulasi yang mendapat perhatian penting.
Ranperda ini diperlukan untuk menyesuaikan pengaturan daerah dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta berbagai aturan sektoral lainnya.
Selain memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan aparatur penegak peraturan daerah, regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, tenteram, dan harmonis.
Selanjutnya, pemerintah daerah mengusulkan Ranperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anai.
Pengusulan ini dilatarbelakangi kebutuhan penguatan permodalan dan kinerja perusahaan, terutama setelah bencana hidrometeorologi pada akhir tahun 2025 mengakibatkan kerusakan berat pada sejumlah infrastruktur penyediaan air bersih.
Kerusakan bangunan pengambilan air baku serta jaringan perpipaan transmisi dan distribusi Perumda Tirta Anai diperkirakan menimbulkan kerugian mencapai Rp35 miliar. Karena itu, penguatan perusahaan daerah menjadi salah satu kebutuhan dalam mendukung pemulihan dan keberlanjutan pelayanan air bersih kepada masyarakat.
Ranperda ketiga adalah tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Regulasi ini diarahkan untuk memberikan landasan perencanaan pembangunan kawasan hunian yang lebih tertata, sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terhadap tempat tinggal yang layak.
Sementara itu, Ranperda keempat berkaitan dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2027–2045.
Melalui regulasi ini, pemerintah daerah berupaya memberikan arah yang jelas dan terukur bagi pengembangan sektor pariwisata dengan mengoptimalkan kekayaan alam, budaya, tradisi, dan adat istiadat daerah.
Pengembangan pariwisata diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan melalui keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian budaya, dan konservasi lingkungan.
Perkuat Pemerintahan Nagari dan Pemerataan Pembangunan
Pada sektor pemerintahan nagari, Pemkab Padang Pariaman mengusulkan Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Wali Nagari.
Perubahan regulasi tersebut diperlukan untuk menyesuaikan ketentuan daerah dengan perkembangan peraturan perundang-undangan tentang desa sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan nagari yang baik.
Selain itu, pemerintah daerah juga mengusulkan Ranperda tentang Pembentukan Delapan Belas Nagari Definitif.
Usulan tersebut merupakan tindak lanjut dari pembentukan 15 nagari persiapan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2025 serta penambahan tiga nagari persiapan melalui Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2026.
Ketiga nagari persiapan baru tersebut adalah Lambah Ujung Tanah, Kuarai Taji Tangah, dan Aua Malingang Barat.
Pembentukan nagari definitif bertujuan memperkuat pelayanan publik, mempercepat pemerataan pembangunan, serta mendekatkan rentang kendali pemerintahan kepada masyarakat.
Apabila seluruh nagari persiapan memperoleh persetujuan pemerintah pusat untuk menjadi nagari definitif, jumlah nagari di Kabupaten Padang Pariaman akan bertambah menjadi 121 nagari.
Ranperda ketujuh adalah Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2020–2040.
Perubahan tersebut diperlukan untuk menyelaraskan kebijakan penataan ruang daerah dengan regulasi nasional serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor.
Pengaturan tata ruang yang jelas juga diharapkan mampu mencegah konflik pemanfaatan ruang dan memastikan arah pembangunan daerah tetap selaras dengan kebijakan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
Adapun Ranperda kedelapan adalah tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Padang Pariaman Agro Sejahtera.
Pembentukan badan usaha milik daerah ini diarahkan untuk mengoptimalkan potensi sumber daya alam Kabupaten Padang Pariaman, khususnya pada subsektor tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan melalui pengelolaan usaha secara terpadu dari hulu hingga hilir.
Keberadaan perusahaan daerah tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku usaha agribisnis.
Evaluasi Pembentukan Perda Tahun 2026
Dalam kesempatan yang sama, Bupati melalui Sekretaris Daerah juga menyampaikan perkembangan pembentukan produk hukum daerah sepanjang tahun 2026.
Hingga saat penyampaian nota penjelasan, dua Peraturan Daerah telah diundangkan, yakni Perda Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025 dan Perda Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Sementara itu, empat Ranperda lainnya telah menyelesaikan pembahasan bersama pemerintah daerah dan DPRD serta akan dilanjutkan melalui proses fasilitasi Gubernur Sumatera Barat.
Keempatnya meliputi Ranperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Perubahan Kedua atas Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Saiyo Sakato, serta Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Dengan demikian, pemerintah daerah memperkirakan sebanyak enam Perda dapat ditetapkan sepanjang tahun 2026 apabila seluruh proses fasilitasi dan penetapan berjalan sesuai rencana.
Adapun dua Ranperda, yakni tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Anai, telah menyelesaikan proses harmonisasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat. Namun, karena belum dilakukan pembahasan bersama DPRD, keduanya kembali diusulkan dalam Propemperda Tahun 2027.
Harapkan Dukungan dan Sinergi DPRD
Mengakhiri nota penjelasannya, Bupati John Kenedy Azis mengharapkan dukungan dan kerja sama seluruh pimpinan serta anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman agar proses pembentukan regulasi daerah dapat berjalan sesuai tahapan dan ketentuan yang berlaku.
Mulai dari penyusunan naskah akademik, harmonisasi, pembahasan bersama pemerintah daerah dan DPRD hingga fasilitasi Gubernur Sumatera Barat, seluruh proses diharapkan dapat diselesaikan tepat waktu.
Pemerintah daerah selanjutnya menyerahkan usulan delapan Ranperda tersebut kepada DPRD Kabupaten Padang Pariaman untuk ditetapkan dalam Propemperda Tahun 2027 dan dilanjutkan ke tahapan pembahasan berikutnya.
Melalui penyusunan Propemperda Tahun 2027, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berupaya memperkuat landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung pembangunan daerah yang terarah dan berkelanjutan.(Diskominfo Padang Pariaman)