Kementerian PPPA Verifikasi dan Sinkronisasi Data Rumah Terdampak Bencana di Padang Pariaman

PADANG PARIAMAN – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia melakukan kunjungan lapangan ke Kabupaten Padang Pariaman, Sabtu (12/9/2026), untuk memverifikasi sekaligus menyinkronkan data rumah masyarakat yang terdampak bencana.

Verifikasi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan data yang dimiliki pemerintah sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Data yang akurat dan terintegrasi selanjutnya diharapkan menjadi dasar dalam menentukan program, kebutuhan, serta bentuk intervensi pemerintah bagi masyarakat terdampak bencana secara tepat sasaran.

Sebelum melaksanakan peninjauan lapangan, Tim Kementerian PPPA melakukan koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Kantor Bupati Padang Pariaman.

Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan Pemerintah Daerah Wilayah II Kementerian PPPA, Iip Ilham Firman, menekankan pentingnya kesesuaian antara data administrasi pemerintah dengan kondisi faktual masyarakat di lapangan.

Menurutnya, sinkronisasi data menjadi langkah strategis agar setiap program penanganan pascabencana dapat diberikan berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat, termasuk kelompok perempuan dan anak yang menjadi perhatian Kementerian PPPA.

“Data harus benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Dengan data yang akurat, kita dapat melihat kebutuhan masyarakat secara lebih jelas sehingga intervensi yang diberikan nantinya tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan,” ujarnya.

Selain melakukan verifikasi rumah terdampak bencana, kunjungan Kementerian PPPA juga diarahkan pada persiapan program pemberdayaan perempuan melalui Kebun Pangan Perempuan.

Program tersebut direncanakan menyasar empat kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman, yakni Kecamatan Lubuk Alung, Batang Anai, Enam Lingkung, dan V Koto Timur.

Program Kebun Pangan Perempuan diharapkan tidak hanya menjadi upaya pemanfaatan lahan dan pemenuhan kebutuhan pangan keluarga, tetapi juga membuka ruang bagi perempuan untuk semakin berdaya, produktif, dan mandiri secara ekonomi melalui pengelolaan potensi pangan di lingkungan masing-masing.

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menyambut baik kunjungan dan dukungan Kementerian PPPA tersebut. Kolaborasi lintas sektor dinilai penting dalam mempercepat proses pemulihan pascabencana, tidak hanya melalui pembangunan kembali sarana dan prasarana, tetapi juga melalui penguatan kapasitas serta kemandirian masyarakat.

Kegiatan koordinasi dan verifikasi tersebut turut dihadiri Plt. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Padang Pariaman Indra Utama, unsur Bapelitbangda, DPMD, BPBD, Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum, serta camat dan wali nagari terkait.

Melalui proses verifikasi dan sinkronisasi ini, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman bersama Kementerian PPPA berharap tersusun data yang lebih valid dan komprehensif mengenai kondisi masyarakat terdampak bencana.

Data tersebut selanjutnya diharapkan mampu memperkuat perencanaan program pemulihan sekaligus memastikan bahwa penanganan pascabencana tidak berhenti pada pemulihan fisik, tetapi juga menyentuh aspek pemberdayaan, perlindungan, ketahanan keluarga, serta peningkatan kemandirian perempuan dan masyarakat.

Dengan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga pemerintahan nagari, proses pemulihan diharapkan dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Padang Pariaman yang terdampak bencana.