Bupati Padang Pariaman Tinjau Progres 366 Unit Program Bedah Rumah, 84 Unit Rampung 100 Persen

PADANG PARIAMAN - Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, bersama jajaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia meninjau langsung progres pembangunan Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kecamatan Sintuk Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman, Rabu pagi (4/11/2026).

Peninjauan tersebut turut didampingi Ketua TP-PKK Kabupaten Padang Pariaman, Nita Christanti Azis, Kepala Satuan Kerja Kementerian PKP Sumatera Barat, Zulfahmi, sejumlah kepala perangkat daerah, kepala bagian, camat, serta wali nagari setempat.

Dalam kesempatan itu, Bupati John Kenedy Azis menyampaikan bahwa Kabupaten Padang Pariaman memperoleh alokasi bantuan pembangunan dan rehabilitasi sebanyak 366 unit rumah tidak layak huni pada tahun 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 84 unit yang ditangani langsung oleh Satker PKP telah rampung 100 persen, sementara unit lainnya masih dalam proses pengerjaan.

"Alhamdulillah, hari ini kita melihat langsung perkembangan bantuan dari Kementerian PKP. Kabupaten Padang Pariaman mendapatkan bantuan sebanyak 366 unit rumah. Dari jumlah tersebut, 84 unit sudah selesai 100 persen, sedangkan sisanya masih dalam tahap pengerjaan," ungkap Bupati.

Ia menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian PKP atas perhatian dan dukungan pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat Padang Pariaman.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sebelumnya telah mengusulkan sekitar 2.000 unit rumah tidak layak huni agar mendapatkan bantuan rehabilitasi. Namun, berdasarkan ketersediaan dan struktur anggaran, pada tahun 2026 baru terealisasi sebanyak 366 unit.

"Atas nama pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Kabupaten Padang Pariaman, kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian PKP. Tentu masih banyak rumah masyarakat yang membutuhkan perhatian. Mudah-mudahan usulan yang belum terealisasi dapat dipenuhi pada tahun berikutnya," harapnya.

Bupati juga menegaskan bahwa seluruh pembangunan melalui program tersebut ditargetkan selesai paling lambat akhir Desember 2026, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat penerima bantuan.

Sementara itu, Kepala Satuan Kerja Kementerian PKP Sumatera Barat, Zulfahmi, menjelaskan bahwa pada tahun 2026 Kabupaten Padang Pariaman memperoleh alokasi sebanyak 366 unit bantuan bedah rumah yang tersebar di sejumlah kecamatan.

Setiap unit rumah mendapatkan bantuan sebesar Rp20 juta, dengan rincian Rp17,5 juta untuk pembelian material bangunan dan Rp2,5 juta untuk biaya upah tenaga kerja.

"Kami menargetkan seluruh 366 unit bantuan di Kabupaten Padang Pariaman dapat dituntaskan pada 31 Desember 2026. Mudah-mudahan pada tahun-tahun berikutnya, sesuai arahan Bapak Bupati, jumlah rumah yang dapat kita bantu semakin banyak," jelas Zulfahmi.

Ia menambahkan, penerima bantuan merupakan masyarakat yang menempati rumah dengan kondisi tidak layak huni, berdasarkan sejumlah indikator teknis, antara lain kondisi struktur bangunan, kualitas pencahayaan, serta luas bangunan. Penentuan penerima juga mempertimbangkan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kelompok desil 1 hingga desil 4 sebagai prioritas.

Terkait keberlanjutan program pada tahun 2027, Zulfahmi menyebutkan bahwa hingga saat ini belum ada kepastian mengenai alokasi khusus untuk Kabupaten Padang Pariaman. Namun, berdasarkan arahan awal Menteri PKP, terdapat rencana agar setiap kabupaten/kota di seluruh Indonesia memperoleh alokasi minimal 200 unit bantuan.

Program RTLH atau BSPS ini merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah melalui pendekatan pemberdayaan dan swadaya masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berharap sinergi dengan Kementerian PKP terus diperkuat agar semakin banyak masyarakat yang dapat menikmati hunian layak, sehat, aman, dan nyaman.

Melalui program ini, pemerintah tidak hanya mendorong peningkatan kualitas tempat tinggal masyarakat, tetapi juga menghadirkan harapan baru bagi keluarga penerima manfaat untuk menjalani kehidupan yang lebih baik.