Bupati JKA, Tegaskan Komitmen Dampingi Penyintas Banjir dan Longsor

LUBUAK ALUANG, Padang Pariaman — Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menegaskan tidak akan meninggalkan masyarakat penyintas bencana banjir dan longsor, meskipun dihadapkan pada keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, saat membuka Sosialisasi Hunian Tetap (Huntap) Tahan Gempa RISHAM Berbasis Partisipasi Masyarakat di Aula SMAN 1 Lubuak Aluang, Sabtu (17/1/2026).

Penegasan itu disampaikan Bupati menjawab pertanyaan warga penyintas bencana asal Tanah Taban, Pasie Laweh, Kecamatan Lubuak Aluang, terkait kepastian relokasi bagi 74 kepala keluarga (KK) yang kini bermukim di kawasan zona merah pascabencana.

“Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tidak pernah sedikit pun berpikir untuk meninggalkan masyarakat penyintas bencana,” tegas John Kenedy Azis.

Namun demikian, Bupati menegaskan dirinya tidak ingin memberikan harapan yang tidak realistis. Ia secara terbuka menyampaikan kondisi keuangan daerah yang saat ini belum memungkinkan untuk membelikan lahan relokasi bagi seluruh calon penerima hunian tetap.

“Saya tidak mau memberikan janji manis jika itu tidak mampu saya realisasikan. Kondisi keuangan daerah saat ini memang belum sanggup menyediakan lahan bagi seluruh calon penerima huntap,” ujarnya.

Meski dihadapkan pada keterbatasan tersebut, Bupati menegaskan bahwa upaya pencarian lahan relokasi terus dilakukan secara intensif sejak masa tanggap darurat berakhir hingga saat ini. Berbagai langkah telah ditempuh dengan melibatkan banyak pihak, mulai dari tokoh masyarakat, para donatur, hingga menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat.

Dalam kesempatan tersebut, John Kenedy Azis juga menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap kegiatan sosialisasi yang digagas oleh Tim Relawan Institut Teknologi Bandung (ITB). Menurutnya, meskipun program tersebut memiliki unsur bisnis, teknologi material bangunan tahan gempa yang ditawarkan telah melalui berbagai uji kualitas dan dapat menjadi solusi alternatif bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

“Ini bisa menjadi pintu masuk bagi kita untuk mendapatkan perhatian dan dukungan yang lebih besar dari pemerintah pusat,” katanya.

Pernyataan Bupati tersebut diperkuat oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DLHPKPP) Kabupaten Padang Pariaman, Andri Satria Masri. Ia mengungkapkan bahwa dirinya menyaksikan langsung kesungguhan Bupati dalam mengupayakan solusi relokasi bagi warga penyintas.

“Baru dua hari lalu saya menyusun konsep surat Bupati terkait permintaan hibah lahan dari dua kementerian yang memiliki aset lahan di kawasan Asam Pulau dan Talao Mundam,” ungkap Andri.

Ia menambahkan, bersama Kepala Dinas PUPR, pihaknya juga telah dua kali melakukan koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) V Sumatera Barat di Padang, serta menjalin komunikasi intensif dengan PT PLN terkait potensi pemanfaatan aset lahan di kawasan Asam Pulau.

Sementara itu, Ketua Relawan ITB’79 sekaligus Ketua Tim Pendampingan Teknis Pembangunan Huntap Pascabencana Banjir Sumatera Barat, Ir. Doddy Sudradjat, menjelaskan bahwa kehadiran timnya merupakan wujud kepedulian terhadap daerah dan masyarakat yang terdampak bencana.

“Saat ini program kami telah berjalan di Palupuah, Kabupaten Agam. Untuk Padang Pariaman, kami akan melakukan asesmen rencana pembangunan hunian tetap dengan teknologi material bangunan tahan gempa yang telah diuji oleh berbagai lembaga, termasuk Kementerian PUPR,” jelas Doddy.

Ia juga menyebutkan, timnya berencana mendirikan workshop di salah satu kecamatan terdampak terparah agar proses produksi material bangunan dapat dilakukan secara lokal, sehingga lebih efisien dan terjangkau bagi masyarakat.

Kegiatan sosialisasi tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Kominfo, Kalaksa BPBD, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kepala Bagian TPKS, para camat dari Kecamatan Batang Anai, Lubuak Aluang, dan 2 x 11 Kayu Tanam, serta pejabat DLHPKPP dan pihak SMAN 1 Lubuak Aluang. Peserta kegiatan terdiri atas wali nagari, wali korong, dan warga penyintas bencana dari tiga kecamatan terdampak di Kabupaten Padang Pariaman (Kominfo)