FGD Pengembangan Ekonomi Inklusif, Wakil Bupati Rahmat Hidayat " Lahirkan Rekomendasi, Jadikan Acuan dalam Pelaksanaan Visi dan Misi Pembangunan Daerah"
Parit Malintang – Dalam rangka mendukung percepatan transformasi ekonomi inklusif serta mendorong pengembangan UMKM dan sektor ekonomi kreatif, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Pengembangan Ekonomi Inklusif di Kabupaten Padang Pariaman” pada Selasa (27/5/2025), bertempat di Hall IKK Parit Malintang.
FGD ini dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Padang Pariaman, Rahmat Hidayat, dan dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah, antara lain Asisten Administrasi Ekonomi dan Pembangunan, Kepala Balitbangda, serta Kepala OPD terkait. Kegiatan juga menghadirkan narasumber dari kalangan akademisi dan praktisi ekonomi Sumatera Barat, di antaranya: Dr. Harry Efendi, SS, MA, Sosmiarti, SE, M.Si, Dr. Zulkifli N., SE, M.Si, Dr. Yulhendri, SE, M.Si, M. Yusra, MA, Ph.D, Abror, S.TP, Darfison, SE, Dr. Aznil Mardin, S.Kom, M.Pd.T.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Rahmat Hidayat menegaskan pentingnya pembangunan ekonomi yang inklusif, agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya di tingkat bawah.
“Kita harus dorong ide dan peluang dari masyarakat untuk bisa dikembangkan. Di tingkat nagari, kita punya BUMNag dan Koperasi Merah Putih yang bisa diberdayakan untuk bergerak secara inklusif,” ujarnya.
Rahmat juga berharap, rekomendasi yang dihasilkan dari FGD ini nantinya dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan visi dan misi pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Padang Pariaman.
Lebih lanjut rahmat hidayat menjelaskan FGD ini dimaksudkan untuk: Mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam pengembangan ekonomi daerah;
Menjaring masukan dari berbagai pemangku kepentingan;
Merumuskan strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Dalam diskusi yang berlangsung cukup interaktif itu melahirkan beberapa beberapa poin rekomendasi, antara lain:
Penyusunan kebijakan daerah berbasis pengembangan komoditi unggulan yang inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan perencanaan pembangunan nasional;
Peningkatan dukungan anggaran melalui skema block grant di tingkat kabupaten hingga nagari;
Penetapan zonasi atau kawasan pengembangan ekonomi yang terintegrasi;
Penguatan peran BUMD serta kelembagaan ekonomi lokal seperti BUMNag, koperasi, UMKM, petani, dan asosiasi; Peningkatan peran aktif stakeholder pembangunan dalam mendukung potensi ekonomi daerah; Penguatan konektivitas antara wilayah kota dan nagari sebagai strategi pemerataan pembangunan ekonomi.
Dengan terselenggaranya FGD ini, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berkomitmen membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.(kominfo)