Padang Pariaman bertekad menekan angka kemiskinan hingga 8,5 Tahun 2017

Wakil Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur saat mengikuti Rakor Penangulangan Kemiskinan di Sumatera Barat                                                                                                                        

Wakil Bupati Padang Pariaman optimis dapat menekan angka kemiskinan sesuai kebijakan Pemerintah Pusat dan Propinsi Sumatera Barat secara bertahap. Tahun 2015,

tercatat angka kemiskinan masih 10% dari jumlah penduduk di Padang Pariaman. Hal tersebut diungkapkannya pada Rapat koordinasi Penanggulangan kemiskinan di Sumatera Barat Tahun 2016 di Aula Hotel Inna Muara, Padang, Rabu (14/12). 

Rekor dibuka oleh Wabup Sumbar Nasrul Abit yang dihadiri oleh Wakil Bupati dan Wakil Walikota Se-Sumbar selaku TKPK (Tim Koordinasi Penangulangan Kemiskinan) beserta stakeholders terkait. 

"Insya Allah, kita bertekad menekan angka kemiskinan hingga 8,5% sama dengan target Pemprov" tegas Wabup Suharti Bur. 

Adapun Sasaran yang harus dicapai tahun 2017 yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar diatas 7,12 %, menekan angka pengangguran sebesar 5 - 5,3%, Angka kemiskinan turun hingga 8 - 8,5% dan indeks Pembangunan manusia sebesar 75,7. 

Strategi yang telah dilakukan masa kepemimpinan Ali Mukhni-Suhatri Bur yaitu  memacu pembangunan infrastruktur sehingga membuka lapangan kerja dan membuka peluang investasi untuk menekan angka kemiskinan. Infrastruktur meliputi Pembangunan mega proyek bertaraf internasional bernilai trilyunan, perbaikan jalan, jembatan, irigasi, sarana Pariwisata, perkantoran dan sarana ibadah. 

"Semakin bagus infrastruktur, semakin cepat pula pertumbuhan ekonomi suatu daerah" kata Suhatri didampingi Kabag Humas Hendra Aswara. 

Selain itu juga meningkatkan bantuan sosial dan ekonomi kerakyatan yang tepat sasaran di antaranya Pembangunan rumah tidak layak huni, alat pertanian, bibit perkebunan, UMKM dan inovasi lainnya.

Wabup Suhatri Bur juga mempertimbangkan untuk mengadakan kerja sama antar daerah dengan penggalian dan pemanfaaatan sumber daya potensial saling menguntungkan. Mengingat terbatasnya APBD, tidak tertutup kemungkinan membuka peluang kerja sama daerah dengan pihak swasta. Seperti pengelolaan waterboom, pemasaran cokelat dan promosi wisata.

Upaya percepatan pengentasan kemiskinan, kata Suhatri, harus didukung pula dengan  pengelolaan keuangan daerah yang pro rakyat dan memperkuat substansi serta memperkuat kelembagaan penanggulangan kemiskinan. Saat ini APBD kab. Padang Pariaman Tahun 2017 sebesar 1,4 Trilyun yang digunakan untuk membiayai kegiatan Pembangunan. Ia mengakui anggaran yang ada belum mencukupi untuk membiayai seluruh program dan kegiatan pengentasan kemiskinan.

"Walau anggaran terbatas, namun Bapak Bupati dan Wakil Bupati terus berjuang kepada Pemerintah pusat untuk mengucurkan dana yang lebih besar untuk Padang Pariaman" kata mantan Ketua KPU Padang Pariaman itu. 

Sementara Wagub Sumbar Nasrul Abit menghimbau Kabupaten dan Kota Se-Sumbar untuk mengoptimalkan potensi daerah untuk menekan angka kemiskinan.(tim)