Penanganan Pascabencana Berjalan, BWS Sumatera V Rampungkan Rp15,5 Miliar dan Kawal Rehab-Rekon Rp430,125 Miliar di Padang Pariaman

‎PADANG — Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis (JKA) mendatangi Kantor Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V di Kota Padang, Senin (5/10/2026), guna membahas berbagai persoalan sungai, penanganan pascabencana, serta progres program strategis pemerintah pusat yang tengah berjalan di Kabupaten Padang Pariaman.

‎Kedatangan Bupati disambut langsung oleh Kepala BWS Sumatera V Reski Wahyudi beserta jajaran. Turut mendampingi Bupati, Sekretaris Daerah Hendra Aswara, Kepala Dinas PUPR El Abdes, Kalaksa BPBD Emri Nurman, serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DLHPKPP) Andri Satria Masri.

‎Pertemuan diawali dengan paparan Kepala BWS Sumatera V terkait pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2026 dan rencana Tahun Anggaran 2027 di Kabupaten Padang Pariaman. Dalam paparannya, Reski Wahyudi menjelaskan bahwa pihaknya memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan perkembangan penanganan pascabencana kepada pemerintah daerah agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai progres pekerjaan yang sedang berjalan.

‎Menurutnya, hingga Oktober 2026, penanganan pascabencana masih berada dalam masa transisi sebagaimana arahan pemerintah hingga Desember mendatang. Kegiatan tanggap darurat masih berlanjut hingga November, sementara program rehabilitasi dan rekonstruksi ditargetkan mulai memasuki tahap pelaksanaan fisik pada akhir November 2026 setelah proses pengadaan barang dan jasa selesai.

‎Reski memaparkan bahwa sejumlah pekerjaan tanggap darurat pascabanjir yang melanda Sumatera Barat pada tahun 2025 di wilayah Padang Pariaman telah mencapai progres 100 persen. Kegiatan tersebut meliputi penanganan Muaro Ulakan dan Sungai Batang Ulakan, Sungai Batang Mangau, Sungai Batang Anai, pengangkatan sedimentasi pada Saluran Primer Daerah Irigasi Anai, serta pembangunan 35 titik sumur bor dangkal yang tersebar di berbagai lokasi. Total anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut mencapai sekitar Rp15,5 miliar.

‎Dalam kesempatan itu, Reski menegaskan bahwa capaian progres yang disampaikan merupakan data terbaru berdasarkan laporan dan verifikasi tim teknis BWS Sumatera V di lapangan. Namun demikian, pihaknya tetap membuka ruang untuk pembaruan data apabila terdapat kerusakan atau dampak baru akibat bencana yang terjadi setelah pendataan sebelumnya.

‎“Data yang kami sampaikan hari ini merupakan hasil verifikasi tim teknis di lapangan. Namun apabila ada lokasi yang kembali terdampak akibat bencana terbaru, kami tentu membutuhkan pembaruan data dari pemerintah daerah agar dapat segera ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang ada,” jelasnya.

‎Selain kegiatan tanggap darurat, BWS Sumatera V juga memaparkan perkembangan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Salah satu paket strategis yang telah memasuki tahap kontrak adalah rehabilitasi bendung dan jaringan irigasi Daerah Irigasi Batang Anai dengan nilai kontrak sekitar Rp82,38 miliar. Secara keseluruhan, total pagu kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi Tahun Anggaran 2026 mencapai Rp430,125 miliar.

‎Tak hanya itu, melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025, Kabupaten Padang Pariaman juga memperoleh alokasi kegiatan peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi di sejumlah kecamatan dengan total anggaran mencapai sekitar Rp90,3 miliar. Program tersebut diharapkan dapat mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan produktivitas pertanian masyarakat.

‎Menanggapi paparan tersebut, Bupati John Kenedy Azis menyampaikan bahwa kunjungannya ke BWS Sumatera V bertujuan memperoleh gambaran yang jelas terkait progres berbagai program yang sedang dan akan dilaksanakan di Padang Pariaman.

‎Menurutnya, kebutuhan informasi tersebut sangat penting mengingat Padang Pariaman merupakan daerah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana banjir dan tanah longsor.

‎“Karena banyak pertanyaan dari masyarakat, setidaknya saya ingin mengetahui secara langsung sejauh mana progres rehabilitasi dan rekonstruksi yang sedang diproses serta kapan pelaksanaannya dapat direalisasikan di lapangan,” ujar JKA.

‎Dalam kesempatan itu, Bupati juga menyoroti sejumlah sungai besar yang menjadi perhatian utama pemerintah daerah, yakni Batang Anai, Muaro Batang Ulakan, Batang Tapakih, dan Batang Mangau.

‎Menurutnya, sungai-sungai tersebut memiliki peran strategis sekaligus menjadi titik rawan yang perlu mendapatkan perhatian serius guna mengurangi risiko bencana yang dapat mengancam permukiman maupun lahan pertanian masyarakat.

‎“Batang Anai merupakan induk dari banyak aliran sungai di Kabupaten Padang Pariaman. Karena itu, perlu langkah-langkah percepatan dan penanganan yang terukur agar dampak bencana dapat diminimalkan,” katanya.

‎Menjawab berbagai persoalan yang disampaikan, Reski Wahyudi menyatakan kesiapan pihaknya untuk menerima usulan dan data terbaru dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terkait lokasi-lokasi yang baru terdampak bencana.

‎Data tersebut nantinya akan menjadi dasar evaluasi dan tindak lanjut dalam rangka mempercepat penanganan kerusakan, pengendalian banjir, serta pembangunan infrastruktur sumber daya air di Kabupaten Padang Pariaman.

‎Melalui pertemuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berharap sinergi dengan BWS Sumatera V semakin kuat sehingga berbagai program penanganan sungai, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat segera direalisasikan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (DiskominfoPadangPariaman)