Pemkab Padang Pariaman Salurkan Bantuan Rintisan Usaha bagi 250 UMKM Terdampak Bencana Hidrometeorologi

PADANG PARIAMAN — Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menyalurkan bantuan rintisan usaha kepada 250 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdampak bencana hidrometeorologi. Penyaluran bantuan tersebut dilaksanakan di Kantor Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman, Rabu (11/03/2026).

Setiap penerima manfaat mendapatkan bantuan usaha senilai Rp2 juta dalam bentuk barang usaha yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pelaku usaha. Bantuan ini merupakan dukungan dari pimpinan dan anggota Komisi VII DPR RI yang sebelumnya melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Padang Pariaman.

Dari total 250 penerima bantuan tersebut, terdiri dari 37 pelaku usaha peternakan itik dan ayam, 13 pelaku usaha perikanan, serta 200 masyarakat yang beralih membuka usaha di sektor kuliner dan perdagangan.

Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis menyampaikan bahwa bantuan tersebut merupakan bentuk sinergi antara Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan anggota DPR RI Komisi VII dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana.

“Alhamdulillah, bantuan ini merupakan hasil kerja sama antara pemerintah daerah dengan anggota DPR RI Komisi VII yang beberapa bulan lalu berkunjung ke Kabupaten Padang Pariaman. Pada saat itu mereka membawa bantuan sebesar Rp500 juta untuk membantu masyarakat terdampak banjir dan longsor, khususnya pelaku UMKM,” ujar Bupati.

Ia menjelaskan, bantuan tersebut tidak diberikan dalam bentuk uang tunai, melainkan dalam bentuk barang usaha yang sesuai dengan kebutuhan para penerima manfaat.

“Ada yang memilih usaha peternakan itik, peternakan ayam, perikanan, hingga usaha kuliner seperti warung nasi. Masing-masing penerima mendapatkan bantuan berupa barang usaha senilai Rp2 juta,” jelasnya.

Bupati berharap bantuan tersebut dapat menjadi langkah awal bagi masyarakat untuk kembali bangkit dan mengembangkan usaha setelah terdampak bencana.

“Kita berharap masyarakat yang menerima bantuan ini dapat berkembang menjadi pelaku UMKM yang lebih kuat, sehingga mampu meningkatkan perekonomian keluarga sekaligus memberikan kontribusi bagi daerah,” tambahnya.

Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa pemerintah daerah juga akan melakukan pengawasan serta pendampingan terhadap para penerima bantuan agar usaha yang dijalankan dapat berkembang secara berkelanjutan.

“Kita akan melakukan pemantauan. Untuk sektor perikanan dan peternakan akan dibimbing oleh dinas teknis terkait, sementara usaha kuliner dan perdagangan juga akan kita pantau perkembangannya agar bantuan ini benar-benar dimanfaatkan untuk membuka dan mengembangkan usaha,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman Hendri Satria menjelaskan bahwa sebelum bantuan disalurkan, pihaknya terlebih dahulu melakukan pendataan, asesmen, serta verifikasi terhadap masyarakat yang terdampak bencana.

“Kami melakukan pendataan terlebih dahulu, kemudian asesmen untuk melihat dampak yang dialami oleh pelaku usaha. Setelah itu kami menanyakan kebutuhan apa yang diperlukan untuk memulai kembali usaha mereka,” jelasnya.

Berdasarkan hasil asesmen tersebut, bantuan kemudian dipetakan ke dalam tiga sektor usaha, yaitu kuliner dan perdagangan, peternakan, serta perikanan.

Untuk sektor kuliner dan perdagangan, bantuan diberikan dalam bentuk peralatan produksi seperti kompor gas, regulator, tabung gas, blender, serta perlengkapan dapur lainnya. Selain itu juga diberikan bahan baku usaha seperti tepung terigu, beras, dan kebutuhan pokok lainnya.

“Saat bencana banjir, banyak peralatan produksi mereka yang hanyut atau rusak. Karena itu kita bantu agar mereka bisa langsung kembali berproduksi,” ujarnya.

Ia menambahkan, dari total bantuan senilai Rp2 juta per penerima, sekitar Rp1,75 juta diberikan dalam bentuk barang usaha, sementara Rp250 ribu diberikan dalam bentuk uang tunai sebagai tambahan modal untuk kebutuhan lain yang mungkin belum tercakup dalam bantuan.

Hendri juga menegaskan bahwa pemerintah daerah akan melakukan pemantauan lanjutan agar bantuan yang diberikan benar-benar dimanfaatkan sesuai dengan tujuan program.

“Kita bekerja sama dengan dinas teknis seperti Dinas Perikanan dan Dinas Peternakan untuk melakukan pengawasan dan pendampingan. Harapannya bantuan ini benar-benar memberikan dampak bagi perkembangan usaha masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan bahwa 250 penerima bantuan tersebut merupakan penerima yang telah terverifikasi pada tahap awal sesuai dengan pagu bantuan yang tersedia dari Komisi VII DPR RI.

“Data masyarakat terdampak sebenarnya lebih dari 250 orang. Namun untuk tahap ini kita prioritaskan yang paling mendesak dan telah terverifikasi,” pungkasnya.