Pasca Bencana, Bupati Padang Pariaman Audiensi dengan Menkes RI, Usulkan Penguatan Fasilitas Kesehatan

Jakarta, 23 Desember 2025 — Pasca bencana banjir dan galodo yang melanda Kabupaten Padang Pariaman pada 21 November 2025 lalu, sejumlah fasilitas kesehatan dilaporkan mengalami kerusakan serius dan membutuhkan penanganan segera. Menyikapi kondisi tersebut, Bupati Padang Pariaman, Dr. John Kenedy Azis, SH, MH, kembali melakukan audiensi dengan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, Selasa (23/12/2025) di Jakarta.

Audiensi tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman serta Direktur RSUD Padang Pariaman. Dalam pertemuan itu, Bupati mengajukan sejumlah usulan strategis guna memperkuat layanan kesehatan pascabencana, di antaranya pembangunan Rumah Sakit Pratama, relokasi Puskesmas Sintuk, pembangunan baru dan rehabilitasi sejumlah Puskesmas Pembantu (Pustu), penambahan sarana pendukung RSUD Parit Malintang, serta penguatan sumber daya manusia dan alat kesehatan.

Bupati John Kenedy Azis menegaskan bahwa penguatan sektor kesehatan merupakan kebutuhan mendesak yang tidak bisa ditunda, terutama dalam situasi pascabencana.

“Bencana banjir dan galodo yang kami alami tidak hanya berdampak pada pemukiman dan infrastruktur, tetapi juga merusak fasilitas pelayanan kesehatan. Karena itu, kami datang langsung ke Kementerian Kesehatan untuk menyampaikan kondisi riil di lapangan dan meminta dukungan konkret dari pemerintah pusat,” ujar Bupati JKA.

Dalam paparannya, Bupati juga menyoroti persoalan krusial terkait keterbatasan akses layanan kesehatan rujukan, khususnya bagi masyarakat di wilayah utara Kabupaten Padang Pariaman. Saat ini, RSUD Kabupaten Padang Pariaman berada di wilayah selatan, sehingga warga di wilayah utara harus menempuh jarak sekitar 90 hingga 100 kilometer dengan waktu tempuh mencapai dua jam untuk mendapatkan layanan rumah sakit.

“Kondisi ini sangat berisiko, terutama bagi pasien dalam keadaan darurat. Minimnya angkutan umum langsung membuat masyarakat harus berganti-ganti transportasi. Ini menyangkut keselamatan jiwa, sehingga pembangunan Rumah Sakit Pratama atau Rumah Sakit Tipe D di wilayah utara menjadi kebutuhan yang sangat mendesak,” tegasnya.

Selain persoalan akses rujukan, Bupati JKA juga menyoroti kondisi Puskesmas Sintuk yang berada di bantaran sungai dan kerap terdampak banjir. Menurutnya, banjir yang terjadi berulang kali tidak hanya mengganggu pelayanan kesehatan, tetapi juga mengancam keselamatan sarana dan prasarana medis.

“Relokasi Puskesmas Sintuk adalah langkah yang tidak bisa ditawar lagi. Kami memohon dukungan dan persetujuan Kementerian Kesehatan agar pelayanan kesehatan masyarakat dapat berjalan dengan aman, nyaman, dan berkelanjutan,” ungkapnya.

Dalam rangka menjamin standar pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman juga mendorong penguatan sarana dan prasarana kesehatan tingkat dasar. Fokus diarahkan pada pemenuhan alat kesehatan (alkes) melalui Proyek SOPHI, serta percepatan rehabilitasi Pustu yang mengalami kerusakan berat akibat bencana.

Meski Kementerian Kesehatan telah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk rehabilitasi Pustu, Bupati menyampaikan bahwa cakupan program tersebut masih terbatas.

“Masih banyak Pustu kami yang rusak berat dan belum masuk dalam lokus pembangunan. Kami berharap ke depan alokasi ini dapat diperluas agar pelayanan kesehatan di tingkat nagari benar-benar optimal,” tambahnya.

Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, menyambut baik kunjungan dan paparan yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Ia menyatakan memahami berbagai keluhan dan harapan yang disampaikan, khususnya terkait pemerataan akses layanan kesehatan serta dampak bencana terhadap fasilitas kesehatan.

Menkes menegaskan bahwa usulan tersebut akan menjadi perhatian dan akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan kementerian dan lembaga terkait agar dapat diakomodasi sesuai dengan mekanisme dan kebijakan yang berlaku.

Langkah-langkah strategis ini diharapkan mampu mempersempit kesenjangan akses layanan kesehatan serta memastikan seluruh masyarakat Kabupaten Padang Pariaman memperoleh pelayanan medis yang layak, aman, dan didukung fasilitas serta peralatan yang memadai. (Kominfo)