Komisi V DPR RI dan Wamen PU Tinjau Kerusakan Infrastruktur di Sumbar. Bupati JKA Paparkan Dampak Terparah di Padang Pariaman

Padang Pariaman — Komisi V DPR RI bersama Wakil Menteri Pekerjaan Umum  melakukan Kunjungan ke Provinsi Sumatera Barat, Rabu, 10 Desember 2025. 
Salah satu fokus utama rombongan adalah meninjau sejumlah infrastruktur rusak di Kabupaten Padang Pariaman, termasuk Jembatan Anduriang di Nagari Anduriang, Kecamatan 2×11 Kayu Tanam, yang ambruk akibat bencana banjir bandang dan longsor beberapa waktu lalu.

Rombongan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ir. Ridwan Bae, memulai agenda peninjauan dari Bandara Internasional Minangkabau (BIM). Setibanya di Sumbar, mereka disambut jajaran Pemerintah Provinsi dan Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis yang kemudian mendampingi langsung kunjungan lapangan.

Usai melihat kondisi Sungai Batang Kuranji di Kota Padang serta titik jalan putus di Lembah Anai, rombongan bergerak ke Jembatan Anduriang—lokasi yang menjadi perhatian serius karena menjadi akses utama ekonomi masyarakat di Kec. 2 x 11 Kayu Tanam dan sekitarnya. 

Di lokasi jembatan, Bupati JKA memaparkan secara rinci skala kerusakan yang dialami Padang Pariaman. Ia menyebut bencana kali ini memberikan dampak terluas dalam satu dekade terakhir.

“Di Padang Pariaman, dampaknya sangat besar. Ada 53 fasilitas pendidikan, 49 rumah ibadah, dua fasilitas kesehatan, serta dua kantor pemerintah yang mengalami kerusakan. Untuk infrastruktur, 28 ruas jalan rusak, 38 jembatan putus atau rusak, serta 68 jaringan irigasi dan bendungan juga terdampak,” ujar JKA.

Bupati menegaskan bahwa penanganan cepat sangat diperlukan mengingat banyaknya akses vital yang terputus dan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat.

“Kami berharap dukungan penuh dari pemerintah pusat melalui Komisi V dan Kementerian PU  Kerusakan ini sangat berat dan perlu penanganan bersama,” tambahnya.

Menanggapi laporan tersebut, Wakil Ketua Komisi V Ir. Ridwan Bae bersama Wamen PUPR Diana Kusumastuti menegaskan bahwa kerusakan infrastruktur di Sumatera Barat—terutama Padang Pariaman—akan menjadi perhatian khusus.

Ridwan Bae menyampaikan bahwa Komisi V akan mendorong percepatan penanganan lintas kementerian dan lembaga agar infrastruktur dasar segera pulih dan aktivitas masyarakat kembali normal.

Usai agenda lapangan, Komisi V melaksanakan pertemuan resmi dengan Gubernur Sumatera Barat, Kementerian/Lembaga mitra, dan pemerintah daerah di Kantor Otoritas Bandara Minangkabau.
Pertemuan yang melibatkan tujuh unit Ditjen PU, empat Ditjen Kemenhub, Kementerian Desa PDT & Transmigrasi, Kementerian Perumahan, BMKG, Basarnas, hingga BUMN sektor transportasi (AP I, Pelindo, KAI, BUJT Tol Padang–Sicincin) itu membahas dua hal utama yaitu Penanganan infrastruktur dan transportasi pascabencana di Sumatera Barat dan Kesiapan operasi angkutan Natal dan Tahun Baru 2025/2026.(Kominfo)