BNPB Dorong Padang Pariaman Bentuk Klaster Logistik dan TRC hingga Nagari

BEKASI — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendorong Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memperkuat kesiapsiagaan bencana melalui pembentukan Klaster Logistik Terpadu dan Tim Reaksi Cepat (TRC) multisektor hingga tingkat nagari.

Langkah ini dinilai penting untuk memastikan tersedianya buffer stock dan mempercepat kaji cepat, evakuasi serta distribusi bantuan sejak hari pertama bencana, tanpa sepenuhnya menunggu dukungan logistik dari pemerintah pusat.

Dorongan tersebut disampaikan Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB Dra. Andi Eviana, M.Si., saat menerima audiensi Wakil Bupati Padang Pariaman Rahmat Hidayat bersama jajaran di Kantor Logistik dan Peralatan BNPB, Bekasi, Kamis (8/10/2026).

Turut hadir Kalaksa BPBD Padang Pariaman Emri Nurman, Kepala DLHPKPP Andri Satria Masri dan Kabag Organisasi Ali Mustafa.

Perkuat Logistik sejak Hari Pertama

Andi Eviana menilai ketersediaan cadangan logistik menjadi salah satu kunci penanganan bencana pada fase awal. Karena itu, pemerintah daerah perlu membangun klaster logistik dengan melibatkan dunia usaha dan berbagai pemangku kepentingan.

“Kalau di lapangan tidak ada buffer stock, ini menjadi kendala. Karena itu kami menyampaikan agar dibentuk klaster logistik. Kalau klaster logistik sudah terbentuk, saya yakin buffer stock pasti ada,” ujar Andi.

Menurutnya, kolaborasi tidak harus selalu bertumpu pada anggaran pemerintah. Dunia usaha dapat berbagi peran dalam menyediakan kebutuhan dasar, termasuk pangan, air minum, armada hingga alat berat.

“Siapa yang berbuat apa, siapa yang menampung apa, siapa yang menyimpan apa. Hari pertama sudah bisa langsung didistribusikan dengan dipandu BPBD,” jelasnya.

Wakil Bupati Rahmat Hidayat menyambut positif arahan tersebut dan meminta agar pembentukan klaster segera ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas sektor.

“Segerakan saja. Kita rapat koordinasi dulu untuk menyamakan persepsi. Kita ini rawan bencana dan potensi bencananya banyak. Kita perlu penguatan supaya ketika terjadi bencana kita tidak lagi bingung,” tegas Rahmat.

TRC Diperkuat hingga Nagari

BNPB juga mendorong pembentukan TRC multisektor yang melibatkan perangkat daerah terkait, mulai dari pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan, sosial hingga unsur lainnya.

Personel setiap perangkat daerah diharapkan ditetapkan secara resmi sehingga memiliki tugas, kewenangan dan mekanisme koordinasi yang jelas saat terjadi bencana.

Andi menekankan, TRC tidak cukup hanya berada di tingkat kabupaten. Kapasitas respons harus diperkuat hingga kecamatan dan nagari sebagai lini pertama ketika akses menuju lokasi bencana terputus.

“Kalau akses terputus, yang terlebih dahulu bekerja adalah tim di kecamatan dan desa. Mereka melakukan evakuasi, asesmen, kemudian melaporkannya ke kabupaten,” katanya.

BNPB juga siap memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi personel daerah.

“Kami siap datang untuk melatih. Bersurat saja kepada Kepala BNPB untuk peningkatan kapasitas,” ujar Andi.

Rahmat menilai penguatan kapasitas hingga tingkat nagari sangat penting mengingat luas wilayah dan kondisi geografis Padang Pariaman.

“Untuk menjangkau desa yang jauh dan terluar membutuhkan waktu. Minimal pertolongan pertama sudah ada dari masyarakat setempat,” ujarnya.

Buntana hingga Antisipasi Karhutla

Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Padang Pariaman juga memaparkan penguatan kesiapsiagaan berbasis masyarakat melalui program Bunda Tangguh Bencana (Buntana) yang melibatkan PKK dan Dasawisma.

“Ini lebih bagus karena mereka lebih banyak berada di rumah, sehingga diharapkan dapat mengedukasi anak-anak dan lingkungan sekitarnya,” kata Rahmat.

Selain kelembagaan, kondisi sarana operasional TRC BPBD turut menjadi perhatian. Kalaksa BPBD Emri Nurman menyebut sebagian kendaraan operasional membutuhkan peremajaan karena sudah berusia cukup lama.

“Mobil pick-up kita bantuan tahun 2009, ada dua. Sekarang untuk rekan-rekan TRC ke lapangan agak sulit karena kondisinya,” ungkap Emri.

Audiensi juga membahas percepatan penyediaan lahan untuk pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana serta kesiapsiagaan menghadapi potensi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kepala DLHPKPP Andri Satria Masri mengingatkan meningkatnya titik panas di sejumlah wilayah Sumatera, khususnya Sumatera Selatan, Lampung dan Jambi, yang berpotensi berdampak hingga Sumatera Barat.

“Dampaknya bisa sampai ke Sumatera Barat. Semalam informasinya sudah meningkat,” ujarnya.

Pertemuan tersebut menjadi langkah strategis untuk membangun sistem penanggulangan bencana Padang Pariaman yang lebih cepat, mandiri dan terkoordinasi, dengan memperkuat kolaborasi pemerintah, nagari, masyarakat dan dunia usaha sejak sebelum bencana terjadi.(kominfo)