Pariaman, 14 November 2026 — Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DLHPKPP) Kabupaten Padang Pariaman memenuhi undangan Komisi II DPRD Kabupaten Padang Pariaman dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2027, Pariaman, Sabtu (14/11/2026).
Hadir memenuhi undangan Kepala DLHPKPP, Andri Satria Masri, didampingi Sekretaris Dinas, Adek Mahdalena, Kepala Bidang Penataan, Pentaatan dan Peningkatan Kapasitas (P3K), Nofirman Basri, Kepala Bidan Pertanahan, Defry Marta, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah B3 dan Pengendalian Pencemaran (PSLB3P2), Hendra Abdillah, dan staf masing-masing bidang. Dari Komisi II hadir Sekretaris Syafrinaldi, Alam Syahri, Zulkifli K, Suhardiman, Syahrul Usman, dan Syafrizul. Rapat juga didampingi Sekretaris dan Kepala Bidang Infrastruktur Bapelitbangda, Nofriyanti dan Dian Yuhendri.
Pembahasan dimulai dengan topik pembenahan sistem pengelolaan sampah, dilanjutkan dengan keterbatasan armada angkutan, hingga rencana penataan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di wilayah Kabupaten Padang Pariaman. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi penumpukan sampah di kawasan strategis serta menghindari sanksi administratif maupun pidana dari Kementerian Lingkungan Hidup akibat kondisi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang masih menerapkan sistem open dumping.
Pembahasan tersebut mengemuka dalam rapat kerja bersama DPRD yang menyoroti berbagai persoalan mendasar pengelolaan sampah, terutama keterbatasan sarana operasional, masih ditemukannya titik-titik pembuangan sampah liar, serta kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembenahan sistem pengelolaan TPA sesuai ketentuan Kementerian Lingkungan Hidup.
Dalam rapat tersebut, Kadis DLHPKPP, Andri mengungkapkan bahwa kapasitas armada pengangkutan sampah yang tersedia saat ini masih terbatas. Pemerintah daerah mengoperasikan lima unit truk lama dan satu unit truk baru. Selain itu, terdapat dukungan bantuan dari Kementerian Lingkungan Hidup berupa empat unit truk sampah dan dua unit kendaraan roda tiga (bentor).
Meski mendapat tambahan armada, kebutuhan operasional pengangkutan sampah di Kabupaten Padang Pariaman masih cukup besar. Andri memperkirakan diperlukan sedikitnya 20 unit truk agar pelayanan pengangkutan sampah dapat menjangkau lebih banyak wilayah dan tidak hanya terkonsentrasi pada pasar maupun kawasan usaha.
Lebih jauh Andri menyampaikan bahwa keterbatasan armada menjadi salah satu kendala utama dalam memperluas jangkauan pelayanan kebersihan kepada masyarakat.
"Kalau kami dibolehkan, Pak, kami sebenarnya ingin memiliki 20 unit truk. Dengan begitu, pelayanan kita tidak hanya terbatas pada 30 unit usaha yang berikat kontrak kerja sama, tetapi juga bisa menjangkau seluruh masyarakat," ungkapnya dalam rapat.
Untuk penanganan jangka pendek, kendaraan bentor bantuan direncanakan difokuskan pada titik-titik timbulan sampah liar di kawasan gerbang masuk Kabupaten Padang Pariaman, khususnya sekitar Perumahan Kasai dan Perumahan Palapa di Kecamatan Batang Anai.
Anggota Komisi II, Syafrizul Nur, mengingatkan agar perencanaan penambahan armada tidak hanya berorientasi pada kawasan Batang Anai, tetapi juga memperhatikan kebutuhan wilayah kecamatan lainnya.
"Bantuan empat mobil truk dan dua bentor itu masih kurang. Kenapa tidak dimasukkan pengajuan pengadaan transportasi? Karena bukan hanya Batang Anai, Pasar Sungai Geringging dan Pasar Sungai Limau juga perlu diperhatikan," ujarnya.
Selain persoalan pengangkutan, pembenahan TPA Ladang Laweh menjadi perhatian serius dalam rapat kerja tersebut. Pengelolaan TPA yang masih menerapkan sistem pembuangan terbuka (*open dumping*) harus segera ditangani sesuai ketentuan dan arahan Kementerian Lingkungan Hidup.
Salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah memastikan tersedianya kegiatan penutupan timbunan sampah menggunakan tanah secara berkala, didukung kesiapan alat berat, khususnya excavator, serta dokumentasi pelaksanaan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban perbaikan pengelolaan TPA.
Menjawab harapan tersebut, Andri menjelaskan bahwa keberadaan excavator yang selalu siap beroperasi di lokasi TPA sangat diperlukan untuk mendukung proses penataan dan penutupan timbunan sampah.
"Kalau untuk melakukan penutupan, kita harus memiliki excavator yang selalu siap di lokasi. Pelaksanaannya didokumentasikan dan dilaporkan kepada Kementerian agar kewajiban perbaikan dapat dipenuhi dan sanksi administratif yang telah dijatuhkan bisa dievaluasi," jelasnya.
Untuk mendukung kebutuhan tersebut, DLHPKPP mengusulkan perbaikan ekskavator hibah dari Dinas Pekerjaan Umum atau mempertimbangkan pengadaan ekskavator mini baru.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman bersama DPRD juga mulai membahas alternatif lokasi pembangunan TPST sebagai bagian dari upaya mengurangi beban pengolahan sampah di TPA.
Terdapat dua alternatif lokasi yang sedang dipertimbangkan, yakni lahan milik pemerintah daerah di Sungai Buluh Barat dengan luas sekitar 4–6 hektare serta kawasan Kasang dengan luas sekitar 2–3 hektare.
Kedua alternatif tersebut masih memerlukan kajian lebih lanjut, terutama terkait kesesuaian tata ruang, kondisi lahan, aksesibilitas, aspek lingkungan, serta kesiapan infrastruktur pendukung.
Aspek pembiayaan juga menjadi perhatian dalam pembahasan. Untuk menjaga keberlanjutan pelayanan pengangkutan sampah, DLHPKPP merencanakan optimalisasi penerimaan retribusi persampahan, termasuk dari kawasan perumahan sesuai ketentuan peraturan daerah.
Optimalisasi retribusi tersebut diharapkan dapat membantu mendukung kebutuhan operasional, seperti pembelian bahan bakar minyak (BBM), pemeliharaan kendaraan, serta pembiayaan tenaga operasional kebersihan.
Dalam kesempatan yang sama, pimpinan DPRD juga menekankan pentingnya kepastian penganggaran untuk pembayaran gaji tenaga operasional, termasuk pegawai outsourcing dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Pimpinan rapat meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memberikan perhatian terhadap kebutuhan tersebut agar pelayanan kebersihan tidak terganggu akibat ketidakpastian pembiayaan tenaga operasional.
"Saya berharap gaji pegawai atau PPPK paruh waktu maupun tenaga outsourcing menjadi prioritas bagi TAPD, sehingga pembayarannya dapat dianggarkan secara penuh selama 12 bulan," tegas pimpinan rapat.
Rapat kerja ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mencari solusi atas berbagai persoalan persampahan di Kabupaten Padang Pariaman.
Pembenahan tidak hanya membutuhkan penambahan armada dan perbaikan fasilitas TPA, tetapi juga dukungan pembiayaan, penguatan sistem pelayanan, optimalisasi retribusi, serta pengembangan fasilitas pengolahan sampah yang lebih memadai.
Melalui sinergi eksekutif dan legislatif, diharapkan langkah-langkah pembenahan tersebut dapat ditindaklanjuti secara bertahap dan terukur sehingga pelayanan kebersihan semakin optimal dan pengelolaan sampah di Kabupaten Padang Pariaman dapat berjalan lebih baik, berkelanjutan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.