Pjs Bupati Padang Pariaman Buka Rakor Monev Pencegahan Korupsi di Padang Pariaman

Pjs Bupati Padang Pariaman Buka Rakor Monev Pencegahan Korupsi di Padang Pariaman

Parit Malintang-Pjs Bupati Padang Pariaman Adib Alfikri,S.E.,M.Si membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi, Monitoring, dan Optimalisasi Penerimaan Daerah, Manajemen Aset Daerah serta Capaian Nilai MCP pada Kamis (26/11) di Hall Kantor Bupati Padang Pariaman.

Dalam sambutannya Pjs Bupati Padang Pariaman mengatakan sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada KPK RI atas pelaksanaan Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi, Monev Optimalisasi Penerimaan Daerah, Manajemen Aset dan MCP KPK RI di Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

“Dapat kami laporkan bahwa kinerja dan pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman meraih penghargaan antara lain Predikat nilai B atas evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) oleh Kementerian PAN-RB, dan kita targetkan nilai SAKIP kita tahun 2020 ini meraih nilai BB dab Opini WTP sebanyak 7 kali berturut–turut yang diberikan oleh BPK Perwakilan Sumbar terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD),”terang Adib

Ia juga menambahkan kegiatan rencana aksi pencegahan korupsi merupakan bagian dari kegiatan pemerantasan korupsi terintegrasi, yang dilaksanakan di seluruh Indonesia dibawah Unit Kerja Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) KPK RI. Program ini sebagai alat melaksanakan monitoring dan evaluasi atas progress rencana aksi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, melalui aplikasi Monitoring Center for Prevention (MCP) Korsupgah yang akan diupdate dan dipantau.

“Saat ini Program Korsupgah KPK di tahun 2020, Kabupaten Padang Pariaman telah mencapai 56,34 % dari 8 Area Intervensi, antara lain, Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan barang dan jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kapabilitas APIP, Managemen ASN, Dana Desa, Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Managemen Aset Daerah. Kabupaten Padang Pariaman terus berkomitmen dalam peningkatan capaian Program Korsupgah KPK Tahun 2020,”ucapnya

Ia juga meminta kepada OPD untuk memaksimalkan Pelaporan dan data yang diupload pada sistim informasi koordinasi dan supervisi pencegahan KPK RI secara online. Evaluasi terhadap peloporan dilakukan setiap bulan yang dikoordinir oleh Inspektorat, serta dalam monev ini diharapkan masing-masing perangkat daerah untuk memaparkan langsung pencapaian dan kendala yang dihadapi untuk dicarikan solusinya.

“Pada masa pandemi Covid-19 ini, Kabupaten Padang Pariaman telah merefocusing dan realokasi anggaran untuk Penanagan Kesehatan, Jaring Pengaman Sosial dan Pemulihan ekonomi Covid-19. Untuk Pelayanan Publik berinovasi dalam kemudahan pelayanan publik seperti pemanfaatan tanda tangan elektronik,”tutupnya

Senada dengan itu Kasatgas KORGAH Wilayah IX KPK RI Sugeng Basuki dalam paparannya mengatakan evaluasi yg dilakukan oleh KPK terhdap isian data pada aplikasi jaga.id oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, dimana saat ini masih blum maksimal atau msih dibawah nilai B sebagai target.

“Dari rentang nilai ( merah, kuning, biru, dan hijau ) dari review yang dilakukan KPK terhadap delapan item yg menjadi fokus penilaian baru untuk kategori pelayanan terpadu satu pintu yag mendapatkan predikat nilai hijau,sementara untuk jenis item lain masih berada di rentang nilai kuning, untuk itu KPK meminta kepada OPD terkait segera melengkapi setiap kekurangan data-data yang diminta agar Padang Pariaman menjadi salah satu kota/ kabupaten yang bebas korupsi,”pungkasnya

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: