Pjs Bupati Padang Pariaman Serius Sosialisasikan Perda AKB

Pjs Bupati Padang Pariaman Serius Sosialisasikan Perda AKB

Parit Malintang- Peraturan Daerah Adaptasi Kebiasaan Baru ( Perda AKB) perlu disosialisasikan dengan serius hal ini diungkapkan oleh Pjs. Bupati Padang Pariaman Adib Alfikri,S.E.,M.Si dalam membuka acara Sosialisasi dan Koordinasi Perda AKB bersama Tim V Sosialisasi Perda AKB Sumatra Barat, pada Rabu (07/10) di Hall Kantor Bupati Padang Pariaman.

Bukti serius Adib Alfikri dalam mensosialisasikan Perda AKB yakninya dengan mengumpulkan stakeholder yang bekerja dijajarannya seperti Kepala OPD, Camat, Wali Nagari, dan Kepala KUA se Kab Padang Pariaman

Untuk menjaga protokol kesehatan, sosialisasi ini dibagi 3 sesi, yakninya  kepala OPD dan camat, Walinagari, dan KUA, guna mencegah penyebaran Covid-19 di Kabupate  Padang Pariaman

Dalam sambutannya Adib mengatakan mengingat saat ini Padang Pariaman berada di zona merah maka perlunya keseriusan seluruh stakeholder dalam menerapkan dan menegaskan Perda Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 di Sumatra Barat khususnya di Padang Pariaman

“Kami meminta kepada seluruh OPD agar bergerak bersama dalam mencegah dan menangani penyebaran Covid-19 di Kabupaten Padang, terutama dalam mensosialisasikan Perda AKB kepada masyarakat sehingganya masyarakat patuh dan taat terhadap perda tersebut,”ungkapnya

Peranan Walinagari juga sangat diperlukan dalam mensosialisasikan Perda AKB tersebut kata pria kelahiran 1973 ini,  mengingat walinagari adalah unsur yang paling dekat dengan masyarakat, juga sangat diperlukan sosialisasi oleh wali nagari kepada masyarakat terkait penerapan protokol kesehatan yakninya memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun.

“Kami juga meminta kepada walinagari agar mampu untuk mempertegas warganya bila melanggar Perda AKB ini, juga perlu ditekankan kepada masyarakat bahwasanya penerapan AKB ini memiliki sanksi administratif dan kurungan penjara,”terangnya

Terkait masalah baralek telah dikeluarkan instruksi bupati yang melarang pengadaan pesta dan acara di lapangan terbuka.Oleh karenanya perlunya pertimbangan bersama untuk meyikapi instruksi Bupati Nomor 12 tahun 2020.

“Ini merupakan salah satu upaya dalam mencegah dan mengendalikan Covid-19 di Kabupaten Padang Pariaman, seperti yang kita ketahui pelaksanaan pesta di Kabupaten Padang Pariaman selalu besar dan mengundang banyak orang,ini diatakutkan akan menjadi klaster baru di Kabupaten Padang Pariaman,”lanjutnya

Oleh karenanya terang Adib KUA diminta untuk melarang kebiasaan baralek di Padang Pariaman yang meriah. pernikahan tidak dilarang, tapi baraleknya yang ditunda dulu. setiap orang yang akan menikah pasti melapor ke KUA, maka dari itu keterlibatan KUA juga diperlukan.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: