Register
Up

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tata  kelola kepemerintahan yang baik dan berorientasi kepada hasil (result oriented  government) sesuai dengan kewenangannya. Manajemen pemerintahan memiliki aspek penting yang perlu diimplementasikan yaitu akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja setidaknya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi sehingga gambaran  hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur, dapat diuji dan diandalkan.

Terselenggaranya    good    governance    merupakan  prasyarat    bagi    setiap pemerintahan  untuk  mewujudkan  aspirasi  masyarakat  dan  tuntutan  masyarakat  dalam rangka  mencapai  tujuan  serta  cita-cita  berbangsa  dan  bernegara.  Dalam  rangka  itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. 

Good  governance  yang  dimaksud  adalah  merupakan  proses  penyelenggaraan kekuasaan  negara  dalam  melaksanakan penyediaan  public  good  and  services  disebut governance  (pemerintahan atau kepemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut “good governance“  (kepemerintahan yang baik). Agar “good governance” dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak  yaitu  pemerintah,  private  sector dan  masyarakat.  Good governance  yang  efektif menuntut adanya “alignment” (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja  dan  moral  yang  tinggi,  dengan  demikian  penerapan  konsep  good  governance penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri. 

Bertitik  tolak  dari  RPJMD  Kabupaten Padang Pariaman, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Pariaman dan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan  dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. 

Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan pembandingan capaian indikator kinerja, dengan demikian, 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan oleh Bupati kepada Presiden ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku.

Informasi selengkapnya mengenai LAKIP Kab. Padang Pariaman 

1. Lakip Tahun 2014 dapat didownload di bagian Dowload Center.

2. Lakip Tahun 2015 dapat didownload di bagian Dowload Center.

 
 

Meja Bupati Ekspose

LAKIP Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman
06 Jan 2017 10:48 - AliLAKIP Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berupaya menyelengga [ ... ]