Register

Profil Kantor Satpol PP

 

Nama :  
NIP :  
Pangkat / Golongan :  
Jabatan : Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 13 TAHUN 2011

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Padang Pariaman Tipe B.

BAB IV
WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5
Polisi Pamong Praja berwenang:

  1. melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur dan badan hukum yang melakukan pelanggaran atas produk hukum daerah;
  2. menindak warga masyarakat, aparatur dan badan hukum yang menganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  3. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
  4. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur dan badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran terhadap produk hukum daerah; dan
  5. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur dan badan hukum yang melakukan pelanggaran atas produk hukum daerah.

Pasal 6
Polisi Pamong Praja berhak:

  1. Polisi Pamong Praja mempunyai hak sarana dan prasarana serta fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  2. Polisi Pamong Praja dapat diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 7
Dalam melaksanakan tugasnya Polisi Pamong Praja wajib:

  1. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
  2. menaati disiplin Pegawai Negeri Sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja;
  3. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  4. melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana; dan
  5. menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati.

Pasal 8
Polisi Pamong Praja yang memenuhi syarat dapat ditetapkan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

  1. Polisi Pamong Praja yang ditetapkan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung mengadakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati yang dilakukan oleh warga masyarakat, aparat dan badan hukum.

Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

 

STRUKTUR ORGANISASI

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN PADANG PARIAMAN

 

 

 

Profil Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

 

Nama :  
NIP : 2
Pangkat / Golongan :  
Jabatan : Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas

 

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

  1. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur penunjang pemerintah daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang urusan kesatuan bangsa dan politik.
  2. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
  3. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang urusan kesatuan bangsa dan politik.

 

Program Kerja dan Tupoksi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

 

RINGKASAN TUGAS KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Merumuskan program kerja dan petunjuk kerja, mengoordinasikan, membina dan mengarahkan kegiatan bidang kesatuan bangsa dan politik menetapkan program kerja kantor dan mengendalikan pelaksanaannya, memantau serta mengevaluasi perkembangan kegiatan serta merumuskan kebijakan teknis di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik  berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan.

RINCIAN TUGAS KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

  1. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kantor;
  2. Menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis kantor sesuai dengan kebijakan umum pemerintah daerah;
  3. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
  4. Menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan Kesatuan Bangsa dan politik;
  5. Menyelenggarakan fasilitas yang berkaitan dengan penyelenggaraan program, ketatausahaan, kesatuan bangsa, pembinaan politik, dan hubungan antar lembaga;
  6. Menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelanjutan pelaksanaan kegiatan kantor;
  7. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan rencana strategis, LAKIP, LKPD dan LPPD Kantor serta pelaksanaan tugas-tugas teknis, evaluasi dan pelaporan yang meliputi kesekretariatan, perencanaan dan pengembangan diklat pimpinan diklat teknis;
  8. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis kesatuan bangsa dan politik;
  9. Menyelengarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  10. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

 

Kontak Kantor Satpol PP

 

Nomor Telpon : (0751) 697367, Ext: 119
Nomor Faximile : (0751) 697267
Alamat : Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kode Pos: 25584, Lantai I
Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
Website : ---
Facebook : https://www.facebook.com/satuanpolisi.pamongpraja.16?fref=ts
Twitter : ---

Jajak Pendapat

Bagaimana Mnurut Anda Pelayanan Publik di Padang Pariaman